Jakarta — Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkuat
komunikasi politik melalui pertemuan silaturahmi yang digelar di Kantor Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua partai untuk mempererat hubungan politik sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut keberadaan PKS turut memberikan kontribusi dalam memperkuat koalisi pemerintahan.

“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” ujar Bahlil, dalam siaran pers, Selasa (15/9/2026).

Presiden PKS Almuzammil Yusuf menjelaskan, keputusan PKS berada dalam koalisi pemerintahan merupakan pilihan strategis yang didasarkan pada adanya kesamaan visi dan pandangan terhadap arah pembangunan Indonesia. Menurutnya, sikap akomodatif Presiden Prabowo terhadap persoalan umat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi PKS.

“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi, bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” kata dia.

Almuzammil menambahkan, kunjungan PKS ke Partai Golkar juga dimaksudkan untuk membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas. Ia melihat adanya kedekatan personal dan kesamaan pandangan antara kedua partai yang dapat menjadi modal untuk membangun kerja sama.

“Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” ujar Almuzammil.

Selain membahas hubungan kedua partai, pertemuan tersebut turut menyinggung rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Bahlil mengatakan Golkar dan PKS memiliki perhatian yang sama terhadap pentingnya membangun sistem pemilu yang mampu menghasilkan proses demokrasi yang sehat sekaligus menghadirkan wakil rakyat berkualitas.

“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” ujar Bahlil.

Bahlil juga kembali menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mendukung keberlanjutan berbagai program strategis nasional yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, komunikasi antarpartai koalisi diperlukan agar agenda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat. Apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” kata dia.

Dalam pertemuan itu, Golkar juga menawarkan sejumlah ruang kerja sama konkret dengan PKS di berbagai sektor. Salah satunya menyangkut isu internasional, khususnya upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kedua partai juga didorong untuk bersama-sama memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di bidang energi, Golkar dan PKS turut menyepakati pentingnya memperkuat kebijakan energi nasional