Kabargolkar.com - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota meminta kepada Pemkab
setempat untuk menindaklajuti rekomendasi BPK-RI, terkait banyaknya temuan dalam penggunaan anggaran tahun 2020.  

“ Kami Fraksi Golkar mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, baik tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya. Dengan harapan, agar kelemahan-kelemahan yang ada selama ini bisa diperbaiki dan disempurnakan pada masa pemerintahan sekarang. Kalau rekomendasi BPK ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, tentu akan menjadi catatan kelam bagi pemerintahan sebelumnya dan juga bisa menjadi beban bagi pemerintahan sekarang, “ ungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ir. Afri Yunaldi pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kamis lalu (1/7/2021).

Afri Yunaldi juga menyatakan, mengingat pada saat sekarang ini masih berhadapan dengan covid-19, yang secara nyata dampaknya telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tentu sudah sama-sama kita ketahui berapa besar anggaran atau keuangan daerah yang telah kita pergunakan hanya untuk menanggulangi dampak covid-19 tersebut.

Berdasarkan hal demikian Fraksi Golkar kembali mengajak untuk selalu bahu-membahu dan bekerjasama dalam mencegah dan menaggulangi penyebaran covid-19 ini. Dengan harapan agar bangsa dan daerah ini bisa segera terbebas dari penyebaran virus covid-19 ini dan semoga ekonomi bangkit rakyat sehat bisa diwujudkan.

Fraksi Partai Golkar juga berharap agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap belanja-belanja yang pada saat sekarang ini. Menurut kami, kurang produktif dan kurang prioritas, seperti belanja operasional aparatur pemerintahan. Yang mana dalam hal ini, masih ditemukan adanya biaya operasional pemungutan pajak hampir sama dengan target pendapatan dari pajak itu sendiri.

“hal ini tentu merupakan sesuatu yang perlu dievaluasi dan diperbaiki, karena biaya operasional seperti ini tidak logis apalagi pada saat kondisi daerah sedang dilanda bencana non alam seperti covid-19 sekarang ini,” ujar Afri Yunaldi.

Ditekan oleh Afri Yunaldi, kedepannya Fraksi Golkar berharap program-program yang telah disusun dan direncanakan memang benar-benar menunjukkan program ataupun anggaran yang berbasis kinerja. Artinya, mengandung makna bahwasanya output/keluaran dari setiap program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dapat terukur secara kualitas dan kuantitas.

“Hal ini perlu disampaikan, karena masih banyaknya OPD-OPD capaian kerjanya belum sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya,” ulas Afri Yunaldi.

Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar selalu berupa untuk menggenjot produktifitas perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Luhak Nan Bungsu, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi permodalan.

“ Fraksi Partai Golkar juga merekomendasikan, agar meningkatkan lagi terhadap belanja infrastruktur. Hal ini mengingat daerah kabupaten Limapuluh Kota yang cukup luas dan masih banyak nagari-nagari maupun jorong-jorong yang masih minim dari segi pembangunan infrastruktur,” papar Afri Yunaldi.

Dipenghujung penyampaiannya, Afri Yunaldi mengharapkan pemerintah daerah agar mempercepat penyelesaian RPJMD, sebab RPJMD akan menjadi acuan bagi perubahan RKPD 021 dan 2022