kabargolkar.com, BANYUWANGI – Di tengah persoalan tapal batas Gunung Ijen yang menjadi
polemik ditengah masyarakat, optimisme justru muncul dari DPD Partai Golkar Banyuwangi. Partai berlambang pohon beringin ini beranggapan Gunung Ijen yang menjadi pariwisata andalan Jawa Timur seutuhnya akan tetap milik Kabupaten Banyuwangi.

Gaya berpikir positif ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, Ruliyono atas dasar tinjauan historis atau sejarah tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mewariskan batas-batas wilayah yang sempat dikuasai Pemerintah Hindia Belanda.

"Dulu Pemerintah Hindia Belanda itu diakui oleh Liga-Liga Bangsa, kalau saat ini namanya PBB, waktu itu disepakati wilayah Indonesia adalah wilayah yang pernah diperintah atau dengan kata lain dijajah Pemerintah Hindia Belanda," ujar Ruliyono, Rabu (28/07/2021).

Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi itu menyampaikan, pada sejarah pelaksanaan sidang BPUPKI maupun PPKI ada sejumlah pendapat tentang luas wilayah Indonesia, seperti Moh Yamin yang mengatakan jika batas wilayah Indonesia ialah wilayah yang pernah disinggahi Kerajaan Majapahit, namun terjadi debatable dan teranulir, dan akhirnya pendapat Moh Hatta yang digunakan sebagai dasar penentuan luas dan batas Negara.

Dalam pelaksanaan sidang tersebut, Moh Hatta berpandangan jika wilayah Indonesia adalah lingkungan yang sempat dikuasai atau dijajah Pemerintah Belanda.

"Kalau luas NKRI ini mengikuti pendapat Moh Yamin. Luasnya bisa sampai ke Negara Philipina, Thailand dan sebagian Malaysia," terangnya.

Karena aturan tentang batas wilayah disepakati mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka batas Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bodowoso merujuk pada peta yang pernah dibuat Hindia Belanda.

Berikut beberapa peta yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, diantaranya adalah Residen Besoeki Afdeling Banyuwangi 1895, Java Resn Besoeki 1924 Blad XIIIC (pengukuran 1917,1918 dan 1922), Java Resn Besoeki 1924 Blad LXXXVIII B (Alg.No. XVIII-58B) Pengukuran1917-1918, Peta Idjen Hoogland 1920 (pengukuran Dinas topografi Belanda 1917-1918), Java Resn Besoeki 1925 Blad XCIV A (pengukuran 1920 dan 1922), Java & Madura 1942 Sheet No. 59/XLIII-A, US Army Map Service, Peta Water Suplly Banyuwangi 1945, Javeerslag Van Den Topographischen Dienst In Nederlandsch-Indie.

"Secara yuridis bukti peta-peta yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda mempunyai dasar kuat bahwa kawah Ijen milik Kabupaten Banyuwangi, seharusnya pemerintah pusat maupun provinsi tidak perlu meragukan lagi," ungkapnya.

Untuk itu, Ruliyono yakin jika Gunung Ijen seutuhnya milik Banyuwangi. Menurutnya, keberadaan batas wilayah sebenarnya sudah ada sejak dulu, terbukti dari usia antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso memiliki jarak yang cukup signifikan.

"Lahirnya Kabupaten Banyuwangi ini lebih awal daripada Kabupaten Bondowoso, sehingga batas wilayahnya sudah ada sejak dulu," tegas Ruliyono.

Selain itu, Golkar Banyuwangi juga membaca dari sudut pandang sosiologis, terlihat mayoritas masyarakat yang berpencaharian ataupun beraktivitas di sekitar kawanan Gunung Ijen merupakan penduduk Kabupaten Banyuwangi.

Secara geografis, lokasi Gunung Ijen juga lebih dekat dengan Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai informasi, Ruliyono bersama pihaknya juga telah meminta klarifikasi kepada Bupati Banyuwangi, terkait kronologis perdebatan batas wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso