Karena, kata dia, jangan sampai dengan adanya permasalahan antara batas negara di provinsi ke-34 ini, maka akan menghambat pertumbuhan atau perkembangan daerah.

“Kita memang belum dapatkan data-data di beberapa tapal batas yang bermasalah. Tapi kalau memang hingga saat ini masih bermasalah, kita dorong agar bisa segera dituntaskan. Karena, jangan sampai ini menghambat perkembangan,” ujarnya kepada Bulungan Post, Senin (8/10).

Djalil menjelaskan, permasalahan tapal batas antara Indonesia dan Malaysia di perbatasan Kaltara ini memang sudah lama belum terselesaikan. Seperti patok yang ada di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Menurut dia, permasalahan tersebut harus segera terselesaikan demi menghindari persoalan lain yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari.

“Jangan sampai persoalan (tapal batas, Red) itu sudah kita anggarkan, tapi tidak ada realisasinya. Kan rugi. Ini harus dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.

Dengan selesainya permasalahan atas tapal batas tersebut, diyakini akan mampu mempercepat pembangunan yang ada di kawasan perbatasan. Apalagi, selama ini kawasan perbatasan yang ada di Bumi Benuanta -sebutan Kaltara, masih jauh tertinggal dengan kawasan yang berada di daerah perkotaan. Sehingga, lanjut politisi Partai Golkar ini, perlu keseriusan dari pemerintah demi terus melanjutkan pembangunan sehingga ada kesetaraan antara kawasan perbatasan dan kawasan perkotaan.

“Kita harapkan semua persoalan-persoalan yang ada bisa diselesaikan. Supaya kita bisa melanjutkan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujarnya. (prokal)