Kabargolkar.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Ambon menilai kebijakan walikota Ambon Richard Louhenapessy terhadap pembayaran menggunakan barcode bagi penumpang angkot di Kota Ambon yang mulai diberlakukan tanggal 29 Oktober 2021 adalah kebijakan yang diambil sangat terburu-buru dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Kepada Wartawan saat di hubungi lewat Whatsapp jumat (29/10/2021) di Ambon, Margaretha Siahay mengatakan sebenarnya kemajuan teknologi dan dampaknya saat ini, adalah sebuah realitas yang pasti dihadapi.

”Kita tidak bisa menolak atau alergi akan keberadaannya. Sehingga kita dituntut untuk selalu melek akan teknologi, “ujarnya.

Namun, tentunya dalam beberapa aspek kehidupan, tidak semua manfaat teknologi bisa digunakan serta merta., perlu ada penyesuaian dalam aplikasinya, apakah itu penyesuaian terhdap penggunanya maupun terhadap lingkungan sosial yang ada,

“Kami menaruh apresiasi jika ini kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan meminimalisir sentuhan langsung para pengguna angkot. Namun banyak persoalan yang belum tuntas dikaji secara komprehensif  atas dampak yang ditimbulkan”, tegas Siahay.

Menurutnya tidak semua penumpang melek teknologi. Rakyat pasti bingung dan pasti ada yang tidak paham dengan sistem digital menggunakan aplikasi dengan barcode yang disponsori Bank Mandiri.

Dia juga mengungkapkan bahwa, tidak semua penumpang angkot yang biasanya didominasi orangtua itu bisa melek teknologi dan pasti mereka juga tidak semua memiliki ponsel pintar.

Ia menambahkan, para sopir angkot akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan penumpang secara optimal karena para penumpang saat akan naik angkot pasti harus punya saldo dulu dalam aplikasinya.

”Oleh karena itu, kami menghimbau agar sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait baik itu dinas Perhubungan, OJK, dan Pihak Bank harus melakukan sosialisasi yang massif dan terukur. Dan tentu dibutuhkan waktu yang cukup untuk tahapan sosialisasi.

Selain itu, menurut politisi senior Partai Golkar Kota Ambon ini, bahwa dilapangan pasti menghadapi kendala yang luar biasa, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun  para sopir.  Untuk itu dirinya menyarankan harus ada unit layanan khusus agar mengatasi beberapa kesulitan yang nantinya akan timbul karena minimnya sosialisasi.

Solusi Dalam pembayaran ongkos angkot tersebut Menurutnya harus disediakan dua opsi yakni, bisa menggunakan sistem digital dan bisa juga pakai uang tunai seperti biasa.

Kalau ada dua pilihan gitu, penumpang yang tidak memiliki ponsel pintar bisa bayar tunai dan bagi yang melek teknologi baru bayarnya pakai aplikasi.

Olehnya itu, pihaknya meminta agar kebijakan ini jangan dulu diterapkan, atau dicabut kembali  sebari menyiapkan semua infrastrukturnya dengan baik termasuk didalamnya sosialisasinya

“Jangan sampai pemetintah terkesan memaksakan kehendaknya tanpa adanya kompromi atas kebutuhan rakyatnya, bisa saja ada kecurigaan ada apa dibalik semua ini, kenapa prosesnya terkesan terburu-buru, apakah ada pihak yang diuntungkan, entah itu pemerintah, Pihak OJK atau lembaga keuangan penyedia jasa ini.” Tutur Siahay.