Kabargolkar.com - Sebanyak 184 kader masuk dalam formasi kepengurusan Erna Rasyid Taufan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Kota Parepare.

Hal itu terlihat melalui surat keputusan yang dikeluarkan DPD I Golkar Sulsel.

Surat keputusan tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Parepare masa bakti 2021-2026.

Surat keputusan itu ditetapkan di Kota Makassar 10 Maret 2022.

Ditandatangani, Ketua DPD Golkar Sulsel Taufan Pawe, serta Sekretaris DPD I Sulsel Andi Marzuki Wadeng.

Di dalamnya, terdapat 184 nama serta jabatan mengisi formasi kepengurusan Erna Rasyid Taufan.

Pada kesempatan itu Erna Rrasyid Taufan mengatakan, meningkatkan kualitas dan kuantitas harus di galakkan.

"Paradigma partai golkar kedepan akan meningkatkan kualitas serta kuantitas kader," katanya usai Rapat Pleno I DPD II Golkar Parepare,di Islamic Center, Sabtu (19/3/2022) siang.

Selain itu, Erna Rasyid Taufan juga akan melakukan konsolidasi politik untuk memantapkan persiapan Pemilu 2024.

"Golkar sebagai partai yang solid akan memenangkan bapak Airlangga Hartarto

Melalui dakwah, Erna Rasyid Taufan optimis dapat menambah kader-kader baru partai golkar.

Penambahan kader ini merupakan instruksi dari DPP Partai Golkar yang diserap tiap pimpinan daerah.

"Kita mempunyai target untuk penambahan kartu tanda anggota (KTA), setelah ini kita akan gaspol," tambahnya.

Dalam agenda Rapat Pleno I DPD II Golkar Parepare ini, terdapat juga sejumlah anggota baru bergabung.

Kepengurusan, kata Erna Rasyid Taufan, merupakan poin penting dalam menjalankan program kerja.

Berikut daftar formasi pengurus teras DPD II Golkar Parepare di bawah kepemimpinan Erna Rasyid Taufan.

Ketua DPD II Golkar Parepare, Erna Rasyid Taufan.

Ketua harian, Kaharuddin Kadir.

Sekretaris, Hamran Hamdani.

Bendahara, Andi Nurhatina Tipu.

Ketua Bagian Organisasi, Kasman Adriyanto

Ketua Bagian Organisasi dan Keanggotaan, Jusman Affandy.

Ketua Bagian Pemenangan Pemilu, Muhammad Agung Nugraha.

Ketua Bagian Kerjasama Ormas, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Rahman Nasir.

Ketua Bagian Kajian Strategis dan Kebijakan Publik, Ahmad Yani Ardin.

Ketua Bagian Hukum dan Ham, Muhammad Fihir.

 (tribunnews.com)