Ia mengakui salah satu cara meningkatkan NTP yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menghapus subsidi pupuk diganti subsidi saprodi (sarana prasarana produksi) petani. Mengingat, subsidi pupuk itu sudah tidak relevan lagi karena petani bisa panen setahun tiga kali bukan hanya sekali seperti awal mula gagasan program subsidi pupuk.

 “Jadi bibitnya itu harus bagus dan gratis serta hama dan penyakit tanaman menjadi tanggungjawab pemerintah. Sedangkan pupuknya biar mengikuti harga pasar.

Pemerintah juga membantu hilirisasi melalui kelompok tani ssehingga ada pengolahan produk petani yang bisa menaikkan harga,” jelas Pakde Karwo.

“Kalau kelompok tani dibantu mesin hyrdrayer dan mesin pengilingan padi maka berasnya bisa naik menjadi beras premium dan harga jualnya otomatis ikut naik. Itulah yang menjadikan NTP petani naik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim Hadi Sulistyo menambahkan bahwa produksi padi dan beras Jatim relatif terjaga dengan baik sehinggga masih menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

Kendati demikian pihaknya juga setuju untuk waspada dan melakukan antisipasi krisis pangan. Mengingat, tahun 2021 lalu luas panen padi di Jatim mengalami penurunan 6,90 ribu hektar (0,39%) jika dibanding tahun 2020 yakni sebesar 1.754 juta hektar menjadi 1.747 juta hektar.

Sedangkan produksi padi di Jatim, lanjut Hadi juga mengalami penurunan sebesar 154,95 ribu ton GKG (1,56%) dibanding tahun 2020 sebesar 9,944 juta ton GKG menjadi 9,789 juta ton GKG.

“Produksi beras Jatim juga mengalami penurunan sebanyak 89,47 ribu ron (1,56%) dibandingkan produksi beras tahun 2020 sebesar 5,742 juta ton menjadi 5,653 juta ton tahun 2021 lalu,” jelas Hadi.

Upaya yang terus dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, lanjut Hadi adalah dengan melakukan inovasi dan diversikasi pangan. “Selain inovasi, kita juga membuat diversifikasi pangan sehingga makanan pokok bukan hanya beras,” pungkasnya. (sabdanews.com)