Kabargolkar.com - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani berharap kelanjutan pembangunan
ruas Sabbang – Tallang – Sae dapat segera diintervensi.

Bupati Indah menjelaskan, tiga ruas besar Sabbang – Tallang, Tallang – Sae, kemudian Sae sampai di Sulbar, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tapi bukan berarti bahwa Pemda juga tidak berupaya.

Penanganan ruas ini juga sebelumnya sudah diintervensi di 2019 sejauh 35,3 Km (3 Km pengaspalan dan 32 Km timbunan pilihan dan pelebaran 6 m) yang bersumber dari APBN.

APBD I diintervensi sepanjang 29 Km dan pelebaran 6 m. Sementara di 2020 dilakukan pengaspalan sepanjang 14 Km yang bersumber dari APBN, dan pengaspalan sepanjang 18 Km yang bersumber dari APBD I.

“Beberapa waktu lalu menuju Desa Tanamakaleang itu juga sudah dibentuk badan jalannya, dan memang karena masih tanah jadi sangat mudah mengalami kerusakan. Dan saat ini memang kondisinya rusak parah. Oleh karena itu tahun lalu kami sudah mengajukan ijin kepada Pemprov supaya Pemda bisa mengintervensi dengan membentuk ulang badan jalannya,” kata bupati yang karib disapa IDP ini, Sabtu (25/3).

Isteri dari Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi ini mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.

“Tahun lalu, saya juga sudah bertemu Pak Menteri PUPR melalui fasilitasi Komisi V dan direspon tahun ini oleh pak menteri. Tahun ini kami mendapat informasi bahwa ada intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena hasil komunikasi kami dengan provinsi kelihatannya memang beberapa tahun lalu memprioritaskan membuka daerah terpencil tapi mungkin terkendala terkait dengan pandemi covid dan prioritas pembangunan lainnya sehingga belum/ tidak dilanjutkan. Jadi kami usul langsung ke pusat,” terangnya.

“Kemudian tahun ini kami mendapat informasi dari Balai Pelaksana Jalan Sulawesi Selatan melalui kebijakan inpres konektivitas jalan, Seko mendapat intervensi mulai dari ruas Parahaleang sampai Lambiri yang menjadi kewenangan provinsi kemudian ke ibukota Kecamatan Seko yang sebelumya sudah diintervensi oleh pemda untuk pembentukan dan pengerasan badan jalan,” jelas mantan Dosen Universitas Indonesia ini.

Meski sudah diintervensi sebelumnya, penanganan ruas ini masih menyisakan PR yang banyak sebab ada 146 KM yang harus diintervensi dengan tantangan yang kompleks karena wilayah yang berada di pegunungan di mana material kuari juga tidak mudah untuk didapatkan.

“Hasil koordinasi kami dengan Kementerian PUPR melalui Balai Jalan dan Dinas PUTR Provinsi, bahwa akan dilaksanakan tahun ini dengan catatan pemprov diminta untuk melakukan intervensi di titik yang cukup parah sehingga memudahkan mobilisasi material. Pemda sudah menandatangani dan mengusulkan ke Pemprov terkait dengan lahan yang dibutuhkan. Jadi pemda sudah menyatakan bahwa lahan tersedia sebagai kewajiban kami,” tuturnya.

“Yang kami harapkan dalam waktu singkat adalah penanganan dari Pemprov di titik-titik yang diminta oleh Kementerian PUTR. Sehingga kegiatan yang sudah dialokasikan anggarannya ini betul-betul dilaksanakan. Karena ini memang sangat urgent. Butuh komitmen kuat dan effort yang lebih besar,” tegas bupati perempuan pertama di Sulsel ini