kabargolkar.com, JAKARTA - Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia perihal kebijakan larangan ekspor bijih nikel langsung direspons Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. 

Dia menegaskan nikel adalah komoditas strategis Indonesia yang penting bagi ekonomi Indonesia sekaligus dalam kaitannya sebagai sumber daya yang tak terbarukan. 

"Jadi Indonesia berhak membatasi perdagangan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability)," kata Jerry dalam keterangannya kepada media, Minggu (21/11). 

Dia menambahkan Indonesia berhak mengatur perdagangan sumber daya-sumber daya strategisnya. Apalagi itu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan ekonomi yang berkelanjutan juga. 

Dijelaskannya nikel adalah salah satu bahan untuk membuat baterai berbagai peralatan, termasuk mobil listrik yang tengah menjadi tren dunia. Indonesia sendiri adalah penghasil nikel utama di dunia. Tidak heran jika nikel Indonesia banyak dilirik pasar negara-negara lain. 

Pemerintah berupaya mengoptimalkan kontribusi nikel bagi perekonomian dan kepentingan nasional. "Pembatasan ekspor nikel adalah bagian dari hal tersebut," ucapnya.

Dia berharap industri berbasis nikel juga bisa tumbuh dengan memanfaatkan momentum ini. Dengan demikian perdagangan dan industri nikel memberikan nilai tambah yang tertinggi sesuai amanat Presiden Jokowi. 

Dalam kaitan dengan gugatan oleh Uni Eropa, Wamendag Jerry menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras baik di internal Kemendag maupun lembaga lain. 

Dia menyebut Kemendag mendapatkan support penuh dari Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, BKPM, Kejaksaan Agung dan lain-lain, juga perwakilan Indonesia di WTO dan Uni Eropa. Kerja sama yang baik ini baginya merupakan indikator dan preseden yang baik bagi kerja sama di sektor yang lain.

Sebenarnya kata Jerry, kolaborasi antarkementerian yang makin baik juga bisa dilihat dari program lain seperti dalam penanganan pandemi Covid-19. Ini baginya juga menunjukkan soliditas kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.