01 Juni 2020
HIPPI DKI Jakarta Ajukan 15 Penguatan UKM Dalam RUU Cipta Kerja
  Nyoman Suardhika
  19 Mei 2020
  • Share :
Credit Gambar / Istimewa

Kabargolkar.com - Dalam rangka untuk memperkuat keberadaan UMKM sebagai salah satu kekuatan perekonomian Nasional ke depan, RUU Cipta Kerja yang saat ini dalam tahapan pembahasan di Baleg DPR menjadi tumpuan harapan yang harus diperjuangkan.

DPD HIPPI DKI Jakarta menilai bahwa keberadaan kluster UMKM pada RUU Cipta Kerja masih perlu diperkuat dan diperjelas sehingga keberadaan UMKM dalam kancah bisnis di Indonesia bukan sekedar icon namun sesuai kontribusinya sebagai sektor usaha yang mampu naik kelas secara alami dengan kebijakan dan regulasi yang berpihak.

Dalam rangka itulah DPD HIPPI DKI Jakarta mengadakan Seminar Online/ Webinar dengan tema “Nasib UMKM Pada RUU Cipta Kerja” tanggal 18 Mei 2020 dengan Nara Sumber ;Prof. Dr.Rully Indrawan – Sekretaris Kementerian Koperasi & UMKM RI, Firman Subagyo, SE, MH – Anggota DPR RI/Baleg RUU Cipta Kerja, Sandiaga S Uno – Ketua Dewan Pembina HIPPI DPD DKI Jakarta, Dra. Suryani Sidik Motik – Ketua Umum DPP HIPPI dan Mardani H. Maming – Ketua Umum BPP HIPMI, di moderatori langsung oleh Sarman Simanjorang – Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta.

Peserta Seminar di ikuti dari berbagai kalangan baik dari pengurus HIPPI dari seluruh Indonesia, HIPMI,Kadin,pelaku UKM,mahasiswa dan Dinas Koperasi UKM dari berbagai provinsi dan Kabupaten. Kelima Nara Sumber pada prinsipnya semua memberikan paparan keberpihakan terhadap masa depan UMKM.
Kontribusi UMKM selama ini terhadap perekonoman nasional sangat besar,menyumbang 60% dari total PDB,menyediakan 96% lapangan pekerjaan,dan 14% dari total ekspor.

Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menyatakan akan memperjuangkan berbagai masukan masukan yang memperkuat UMKM pada RUU Cipta Kerja karena UMKM merupakan benteng kekuatan perekonomian nasional.

" Tentu fokus penguatan regulasinya, pekerja yang kena PHK udah semakin banyak. Nanti pasca-corona karyawan ke mana? Makanya kita siapkan regulasinya," ujar firman

Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming juga menekankan agar perizinan UMKM kedepan agar dipermudah dengan system online dan memastikan kewajiban para investor bermitra dengan UMKM. Sementara Sandiaga S Uno berharap agar RUU Cipta Kerja ini dapat memperkuat
UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM,jika ingin ekonomi kita kuat maka benahilah UMKM,dibina,diberdayakan dan dikembangkan. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum DPP HIPPI Suryani Sidik Motik,bahwa UMKM selama ini terkesan termarjinalkan,UMKM belum bisa menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, saatnya UMKM bangkit paska covid 19 ini. Nara Sumber terakhir Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Prof.Dr.Rully Indrawan menyampaikan terima kasih dengan adanya Webiner ini.Kemekop akan siap menerima masukan dan memperjuangkan  bersama agar berbagai aspirasi ini dapat diakomodir pada RUU Cipta Kerja.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, sekaligus Moderator pada Webinar Sarman Simanjorang berharap RUU Cipta Kerja ini membawa angin segar akan masa depan UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional.

" Setidaknya 15 masukan yang akan dirumuskan untuk selanjutnya diteruskan ke DPR RI antara lain ; Kepastian kemudahan perizinan usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Jaminan akses pembiayaan/permodalan, Sertifikasi halal khusus produk UMKM, Kewajiban Perusahaan Besar/Investor bermitra dengan perusahaan UMKM, Kewajiban instansi pemerintah mempergunakan berbagai produk UMKM, Kuota lahan UMKM di setiap rest area, Fasilitas khusus pada KEK, Skala upah minimum khusus bagi UMKM, Tarif iklan khusus bagi produk UMKM di berbagai Media, Kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan , Kemudahan mendapatkan HAKI, Regulasi tumpeng tindih yang Menghambat untuk  UMKM dan Koperasi, Tenaga pendamping di lapangan melayanani konsultasi usaha, Proyek pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD yang diperuntukkan khusus pelaku UMKM dan Memperkuat anggaran dan keberadaan Kementerian UMKM sebagai institusi Pemerintah yang secara tunggal melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM." Ungkap Sarman kepada pewarta di Balai Kota.

Ketua Bidang Organisasi & Kaderisasi DPC HIPPI Jakarta Selatan, Azka Aufary Ramli, menambahkan ikut merumuskan hasil Webinar ini dan akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Sehingga diharapkan terget yang diaharpkan dari acara ini dapat tercapai.

" Segera setalah rapat webinar dengan jajaran Pemprov DKI, tentunya langkah langkah lanjutan pasti kami segera akan merumuskannya, terutama konsultasi dengan Kementerian terkait yakni UKM dan Koperasi." Tutup Azka

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.