kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ali Wongso Sinaga berharap sengketa kepengurusan dengan Ade Komaruddin (Akom) bisa direkonsiliasi. Sebagai salah satu ormas pendiri partai Golkar, Ali menilai perpecahan tidak akan bagus untuk menyokong majunya partai.
“Kami menghendaki konsolidasi SOKSI yang mempersatukan keluarga besar SOKSI yang masih belum mau bersatu dengan prinsip menjunjung tinggi konstitusi (AD/ART),” kata Ali di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
Ali pun berharap agar jalur inskonstitusional tidak dilakukan oleh kubu Akom. Seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) agar tidak dilaksanakan. Sebab Surat Keterangan Terdaftar (SKT) SOKSI versi Akom sudah dicabut oleh Kemendagri pada 3 Desember 2019.
“Dan fakta organisasi SOKSI memandang bahwa pencabutan SKT tersebut merupakan langkah tegas dan cermat Kemendagri melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dalam rangka menegakkan kepastian hukum dibidang Ormas,” imbuhnya.
Selain itu, Ali menilai rencana Mukernas dan Munas SOKSI versi Akom telah melanggar AD/ART. “Kami Depinas SOKSI yang sah secara konstitusional dan hukum serta pemegang hak cipta atas nama dan seni logo SOKSI yang dilindungi UU dengan ini mengimbau kepada pihak tertentu tersebut untuk menahan diri,” jelasnya.
Atas dasar itu, Ali berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar mempertimbangkan ulang untuk menghadiri Mukernas dan Munas SOKSI versi Akom. “Ya kami berharap agar simbol-simbol kenegaraan tersebut bisa secara bijak menyikapi permasalahan SOKSI ini secara menyeluruh,” tutupnya.