26 September 2020
Pro Kontra Penerapan PSBB Total, Fokusmaker Serukan Sila Ke Tiga Pancasila
  Nyoman Suardhika
  14 September 2020
  • Share :
Credit Photo / istimewa

Kabargolkar.com - Pemerintah melalui Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menegaskan, pemerintah pusat mengutamakan kesehatan masyarakat.

Namun untuk situasi sekarang, pusat lebih menginginkan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro dan Komunitas (PSBMK) dibandingkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Doni juga memastikan, sampai saat ini, belum ada kepastian apakah DKI akan menerapkan PSBB Total atau tidak. Sebelumnya, sejumlah pihak meminta agar keputusan PSBB total di DKI Jakarta yang akan mulai berlaku 14 September, supaya dibatalkan.

Ketua Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (FOKUSMAKER), Denny Firmansyah menyoroti perbedaan pendapat antara sejumlah menteri dan Gubernur DKI Jakarta soal penerapan PSBB Total.

Seperti diketahui kebijakan Anies Baswedan dalam menerapkan PSBB total mendapatkan kritikan pedas dari sejumlah menteri.

Ada tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang memberikan kritikan terhadap kebijakan yang diambil Anies Baswedan.

"Adanya perbedaan pendapat diantara Pusat dengan Pemprov DKI ini soal kebijakan pemberlakuan kembali PSBB yang berlaku per 11 September sampai 27 september 2020. Memang bukan terjadi di Jakarta saja soal perbedaan pandangan antar birokrasi pemeritahan, setidaknya pernah terjadi di Pemkot Surabaya yang mempunyai jalan sendiri dengan tidak mengikuti arahan Pemprov Jatim, soal ketidakharmonisan antara instansi birokrasi pada akhirnya lebih memilih jalan masing masing dalam penyelesaian penanggulangan Covid-19 ini," Ungkap Denny dalam sambungan Via WhatApp, Senin (14/9/2020).

Adanya dinamika politik yang kental dalam setiap penentuan kebijakan soal Covid-19 pada akhirnya hanya menjadi isu ketimbang mencari solusi bersama buat penyelesaian dampak pandemi ini. Masih dalam keterangannya, Denny Firmansyah menyayangkan ketikdakharmonisan unsur pimpinan Pusat dan Pemprov DKI Jakarta soal pemberlakuan PSSB total.

"Covid-19 ini belum selesai di Indonesia, Kebijakan yang harus di sepakati harus bersama sama, jangan ada perbedaan tajam seperti saat ini. Pandemi ini adalah ujian bagi kita sebagai Bangsa. Dinamika Politik memang harus berkembang namun jika melihat situasi ketika Pandemi masih belum beres, mending berpikir bersama dan menjauhkan kegaduhan demi meminimalisir dampaknya lebih jauh ke Masyarakat, karena masyarakat butuh ketenangan dalam menghadapi gejala Covid-19 ini, dan itu butuh keberesan terlebih dahulu dari para pemangku kebijakan yang seharusanya bersatu padu untuk menjauhkan sifat sifat perbedaan yang tak mesti dipertontonkan," Tegas Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina ini.

Mengakhiri keterangannya, meyinggung dinamika politik yang sudah kadung menjadi opini di masyarakat, Denny mengajak semua elemen kepentingan yang sedang membahas dampak pandemi ini bisa mengakhirinya, baginya ini sudah tidak wajar jika setiap pengambilan keputusan tidak mendapatkan dukungan satu sama lain di tingkat birokrasinya dan ini akan merugikan terutama dampak langsung kepada masayarakat yang sangat mebutuhkan iklim kondusifitas.

"Semua lapisan, baik tingkatan para pengambil kebijakan dan jajaran birokrasi ataupun lembaga lembaga Ad Hoc yang sudah dibentuk untuk penanggulangan Pandemi ini harusnya bersatu, jangan juga setiap penentuan pengambilan kebijakan menimbulkan pro kontra diinternal, ini nantinya berdampak juga di masyarakat yang sekarang sedang butuh kepastian dalam segala segi bidang dari Pemerintah. Mari bersatu dan junjung tinggi sila ke tiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, barangkali ini yang saya harus kemukakan," Pungkas Denny Firmansyah.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.