kabargolkar.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 membuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,
harus memutar akal agar perekonomian Indonesia tidak nyungsep. Saat ditemui di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Jum'at (18/9/20), Airlangga mengaku optimis Indonesia jadi tiga negara pertama yang keluar dari krisis akibat pandemic covid-19.

Sebelumnya, dengan alasan stabilitas ekonomi, Airlangga sempat 'berseteru' dengan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Namun pria 58 tahun ini enggan melanjutkan perang statemen yang sempat dilakukan saat Anies berencana memberlakukan PSBB ketat, pekan lalu. Berikut petikan wawancara dengan Ariful Hakim dan fotografer Ashar di kantornya:

Hari pertama PSBB ketat Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak ke zona hijau. Apakah ini jadi indikasi tidak ada hubungan PSBB dan IHSG seperti yang anda bilang IHSG anjlok karena PSBB?

Begini. PSBB di Jakarta tidak pernah dihentikan sejak awal. Jadi PSBB terus berjalan. Kalau dibilang hari pertama tidak juga. Itu kelanjutan bulan sebelumnya. Intinya adalah bahwa masyarakat sekarang sensitif. Pasar sensitif. Jadi kalau membuat kebijakan publik harus dikomunikasikan secara baik.

Kemarin ada beda strategi soal operasional kantor di saat PSBB antara anda dan Gubernur Anies. Anda berharap lebih fleksibel (50% di kantor,50% WFH), gubernur ingin work from home total.

Saya pikir itu nggak usah dibahas lagi ya? Sudah game over, hehehe...

Tapi data terbaru banyak kantor yang jadi cluster covid. Misalnya kantor Kementerian Kesehatan...

Saya no comment. Pertama regulasinya sudah jelas. Kalau kantor pemerintah mengacu pada surat edaran menteri PAN. Kalau daerah merah 25% dan seterusnya.

Banyak pengamat bilang penanganan covid di Jakarta bercampur aduk antara aspek politik dan kesehatan. Komentar anda?

Penanganan covid basisnya data. Jadi itu yang dipegang. Data menunjukan tingkat kesembuhan meningkat. Tingkat fatality rate menurun. Data juga menunjukan bahwa kapasitas rumah sakit masih tersedia. Kemarin sudah ditambah menteri parekraf untuk kapasitas 14 ribu pasien di lima propinsi. Fasilitas untuk isolasi mandiri pun tersedia. Seluruh kebijakan itu basisnya data.

PSBB ketat di Jakarta dinilai tidak tepat. Anda berharap Jakarta meniru Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memakai strategi manajemen mikro.

Balik lagi saya tidak mau membahas masalah ini. Kalau manajemen mikro khan dilakukan gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain.

Khusus manajemen mikro bukankah basis data Jakarta beda dengan propinsi lain karena walikota di Jakarta diangkat gubernur?

Kalau basis data harus satu. Soal walikota diangkat gubernur tidak ada urusannya dengan covid.

Hotel bintang 2 dan 3 jadi tempat isolasi. Sejauh mana implementasinya di lapangan karena banyak warga menolak daerahnya jadi tempat isolasi?

Sudah diumumkan di Jakarta dan lima provinsi yang lain untuk kapasitas 14 ribu pasien. Kemarin khan sudah dipakai buat tenaga kesehatan. Jadi bukan ada hotel terus dipakai. Itu hotel-hotel tertentu.

Juga sudah ada kerjasama dengan parekraf. Mereka siap gelontorkan dana 100 M datanya ada di parekraf. Kriteria hotel yang bisa dipakai, satu dia harus bisa memenuhi protokol covid. Ini khan supaya hotel bisa terisi