Kabargolkar.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) melakukan Penandatanganan
Perjanjian Kerjasama dengan PB PON XX dan PEPARNAS XVI PAPUA Tahun 2021 di Auditorium Kemenpora, Senin (27/9) sore.

Perjanjian kerjasama bernomor: 09.27.09/PPK-PKS/D.IV-5/1X/2021 dan nomor 29.27.09/PPK/PKS/D.IV-5/IX/2021 ini terkait Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah atas Dana Tambahan APBN untuk Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

Perjanjian kerjasama ini ditandantangani oleh Firtian Judiswandarta, selaku Plt, Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastuktur Olahraga (SIOR) Kemenpora. Sementara dari PB PON dan Peparnas diwakili, Doren Wakerkwa Jabatan, Ketua Hanan Panitia Besar Pekan Paralimpik Nasional (PB PEPARNAS XVI).

Acara ini disaksikan langsung oleh, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Dr. Sunarta, S.H, M.H, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto, Deputi Bidang PIP Polsuskam BPKP, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran DJA Kemenkeu.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali dalam sambutannya, menjelaskan, bahwa anggaran penambahan anggaran tambahan untuk PON XX dan Peparnas XVI atas permohonan dari Ketua PB PON XX, yang juga Gubenur Papua, Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo. Setelah itu, kemudian dilakukan review oleh tim sehingga hasil terakhir dana tersebut senilai Rp1,4 triliun untuk PON dan Rp175 miliar untuk Peparnas.

“Prosesnya memang panjang. Karena kita harus hati-hati menyangkut administrasi. Saya khususnya berpesan kepada teman-teman Kemenpora agar pelaksanaan PON XX, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi,” ujar Menpora Amali.

Menurut Menpora Amali, kesuksesan prestasi tuan rumah Papua di PON, harus dikuti dengan kesuksesan penyelenggaraan. Olehanya, panitia besar PON dan Peparnas harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada kontingen dari berbagai tanah air.

“Harus membuat rasa nyaman membuat rasa aman supaya tidak ada yang pulang dari Papua punya kesan yang tidak baik. Saya berharap PB PON melaksanakan itu dan pasti bisa,” jelasnya.

Selanjutnya, diingatkan Menpora Amali, selain kesuksesan prestasi dan penyelenggaran, sukses adminitrasi juga hal yang penting pada pelaksanaan PON, terutama terkait laporan dan penggunaan keuangan negara dalam kegiatan tersebut.

“Itulah sebabnya, kami mengundang kehadiran dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, agar membuat kita tenang, tetapi hati-hati. Jangan sampai disaksikan Jamintel dan Dirtipikor Polri tapi kemudian pekerjaan kita sembrono,” tegasnya.

Terkait adanya perbedaan jumlah yang ditandatangani dalam perjanjian kerjasama dan anggaran yang disetujui Kemenkeu, Menpora Amali menjelaskan bahwa sebagiannya masih dilengkapi adminirasinya.

“Jadi yang ditandandtangani tadi yang sudah lengkap administrasinya. Kenapa kita lakukan seperti itu, karena kita ini hanya menjadi tempat lewat. Jadi ini tidak dikelola Kemenpora. Dana dari kementerian keuangan, dari BA BUN langsung disalurkan melalui PB PON dan Peparnas,” pungkasnya