1. Terkait pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI dalam fungsi pengawasan, Ketua DPR memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai capaian hasil kerja DPR RI di bidang pengawasan, yaitu: 1) Penyelesaian Hak Angket KPK DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi soft landing. 2) Kemudian, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 (empat puluh enam) Panitia Kerja di 11 Komisi yaitu: Data Panitia Kerja di Komisi; Komisi I : 6 Komisi II : 8 Komisi III : 6 Komisi IV : 4 Komisi V : 1 Komisi VI : 5 Komisi VII : 4 Komisi VIII : 2 Komisi IX : 4 Komisi X : 4 Komisi XI : 2 Dan 7 (tujuh) Tim Pengawas dan Tim Pemantau yaitu: 1) Tim Implementasi Reformasi DPR RI; 2) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 3) Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4) Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); 5) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; 6) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan; 7) Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji. Data Panitia Angket: 1) Panita Angket DPR RI Terhadap Pelindo II (Belum Selesai); 2) Panitia Angket DPR RI terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK (sudah Selesai Februari 2018). 3) Selain melakukan fungsi pengawasan, DPR juga telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik, serta memberikan pertimbangan dan persetujuan pejabat publik antara lain: 1) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP); 2) Calon Hakim Agung Tahun 2017 (Pelaksanaan Fit and Proper Test September 2017); 3) Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); 4) Calon Panglima TNI; 5) Calon Hakim Konstitusi tahun 2018- 2023; 6) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2017-2022; 7) Calon Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2017; 8) Calon Anggota BPK; 9) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia; 10) Calon Gubernur Bank Indonesia. 11) Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung; 12) Calon Hakim Agung 2018 (Pelaksanaan Fit and Proper Test Juli 2018) 13) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Duber LBBP) a. Dubes RI yang ditempatkan di luar negeri b. Dubes Negara Sahabat yang ditempatkan di Indonesia : 39 2. Terkait aktivitas pembalakan liar sejumlah 1.030 batang kayu bulat di hutan lindung Kapuas-Kahayan dalam dua hari terakhir dengan modus memanfaatkan warga sekitar untuk menarik balok kayu tersebut, Ketua DPR: a. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama satuan Polisi Hutan untuk memberantas pembalakan liar tersebut dengan menangkap cukong (pemodal) yang membeli kayu hasil pembalakan dan memproses secara hukum dengan hukuman yang seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera; b