menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”; c. Mendorong Komisi X DPR meminta Kemenristekdikti bersama pihak universitas untuk membuat inovasi peraturan atau kebijakan internal universitas dalam seleksi masuk perguruan tinggi yang dapat mencegah terjadinya sistem perjokian serta lebih memperketat sistem pengawasan, baik dari administrasi hingga pengawasan ketika ujian seleksi masuk universitas sedang dilaksanakan; d. Mendorong Komisi VII DPR meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat sistem berbasis teknologi informasi dengan keamanan yang maksimal agar dapat mendeteksi kecurangan pada calon mahasiswa dan meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. 4. Terkait belum meratanya pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Lombok, seperti belum tersentuhnya bantuan di wilayah Lombok Utara dan menumpuknya bantuan di Sembalun, Lombok Timur, Ketua DPR: a. Mendorong Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk saling berkoordinasi dalam penyaluran bantuan dan melakukan pendataan terhadap lembaga sosial yang menurunkan tim dan mendirikan posko agar dapat disebar posisinya pada daerah terdampak gempa secara merata dan proporsional, mengingat jumlah pengungsi mencapai 10.062 jiwa tersebar di 13 titik pengungsian; b. Mendorong Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Pemda setempat untuk mendata ulang bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan ringan sampai parah dan segera melakukan pembenahan infrastruktur kepada 5.448 unit rumah, 15 unit fasilitas pendidikan, 5 unit fasilitas kesehatan, 55 unit fasilitas peribadatan, 37 unit kios, dan 1 jembatan, agar masyarakat terdampak gempa dapat segera kembali ke rumah dan beraktivitas kembali; c. Mendorong Komisi VIII DPR meminta BNPB, BPBD, Kemensos bersama Pemda setempat untuk terus memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan dan memberikan pelayanan terbaik agar kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Lombok yang terdampak gempa dapat tersalurkan secara maksimal dan tepat sasaran; d. Mendorong Komisi V DPR meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk terus melakukan pemantauan gempa, serta terus menginformasikan perkembangan gempa melalui media siber, siaran, dan cetak serta website resmi BMKG. 5. Terkait masih adanya 69 juta penduduk Indonesia yang rentan kemiskinan (proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terhadap jumlah penduduk Indonesia tahun 2019) walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,82 persen (data Badan Pusat Statistik/BPS, Maret 2018) dari 10,64 persen (data BPS, Maret 2017), Ketua DPR: a. Mendorong Komisi VIII DPR meminta Kemensos serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk terus berupaya menekan jumlah kemiskinan di Indonesia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia; b. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam mengelola dana desa, baik dari sisi administrasi maupun dalam pelaksanan program-program untuk memberdayakan masyarakat desa, agar dana desa dapat fokus menunjang perekonomian masyarakat desa; c. Mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kemiskinan; d. Mendorong Komisi VI DPR meminta Pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan guna menjaga daya beli masyarakat, mengingat naiknya harga komoditas utama (beras, gula, daging sapi, daging ayam,dan telur) dapat menurunkan