Koordinator Pemenangan Pemilu Sumatera, DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia

kabargolkar - Kasus korupsi yang dilakukan individu atau oknum dalam suatu organisasi dipertanggungjawabkan atas nama pribadi bukan atas nama institusi. Demikian ditegaskan Koordinator Pemenangan Pemilu Sumatera, DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Hal itu dikatakan menanggapi kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam kasus dugaan skandal suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Dimana, suap tersebut dikaitkan dengan anggaran Munaluslub Golkar 2017 lalu. "Tidak ada praktik korupsi dilakukan atas nama atau menjadi tanggung jawab institusi. Oleh karenanya pertanggung jawaban di depan hukum dilakukan oleh oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi itu," kata Ahmad Doli, melalui keterangan tertulis, Minggu (2/9). Kedua, kalaupun ada dugaan bahwa hasil dari praktik korupsi dari oknum itu kemudian diberikan atau disumbangkan kepada institusi. "Tetap itu adalah tanggung jawab individu, di mana institusi tidak tahu menahu soal asal-usul atau sumber dana yang disumbangkan itu," ujarnya. Menurut Ahmad Doli, Partai Golkar dalam menyelenggarakan setiap kegiatan selalu didukung secara kolektif dari sumbangan pengurus dan panitia yang tidak mengikat. "Saudari Eni Saragih benar adalah Bendahara Panitia Munaslub 2017 lalu. Sebagai bendahara panitia, tentu tugasnya adalah mengumpulkan dana melalui sumbangan-sumbangan itu, termasuk sumbangan dari dirinya sendiri. Begitu dana sumbangan diterima, partai menganggap itu bantuan individu yang secara etis tidak mungkin ditanya atau diverifikasi asal usulnya," ungkap dia.{sumber}