Politisi Golkar, Dave Laksono

kabargolkar - Politisi Golkar, Dave Laksono mengatakan, pihaknya tidak keberatan dengan keputusan beberapa kader Partai Demokrat (PD) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019. Kata Dave, hal tersebut merupakan kebijakan Partai Demokrat sendiri. "Itu kan kebijakan partai masing-masing, bagi Golkar yang penting target utama adalah menang pemilu dan pilpres," ujar Dave kepada Breakingnews.co.id, Senin (10/9/2018). Saat ditanya apakah Partai bermain dua kaki terkait dukungan tersebut, Dave menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai. Hal yang paling penting kata Dave bagaimana kontribusi positif terhadap bangsa dan negara. "Biar masyarakat yang menilai itu. Yg utama adalah bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik tuk bangsa dan negara," tegasnya. Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim kader Demokrat di Papua termasuk yang menjabat sebagai bupati sudah menyatakan dukungan ke Jokowi. "Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen (Demokrat), ini semua kader Demokrat baik bupati, semua dukung Jokowi. Sudah saya kasih tahu begitu," ujar Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Lukas menegaskan siap menerima sanksi dari Demokrat. Menurut dia, politik adalah pilihan, karena itu dirinya memilih Jokowi. "Kita bilang Jokowi ya Jokowi," ujar dia. Tanggapan DPP Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi. "Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018). Menurut Ferdinand, PD tak mau apabila kader-kadernya di Papua tidak dipilih karena PD mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres. "Kami hormati itu, jadi kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh ya. Jadi ada dispensasi, nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yg tepat. Tapi jangan meninggalkan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres yang telah kami dukung secara resmi," jelas Ferdinand. Ferdinand menjelaskan, kader-kader di Papua sempat menggelar rapat dan hasilnya menginginkan berkoalisi dengan Jokowi. "Kami sedang pikirkan memang karena di sana (Papua) kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Tetapi secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo," ungkap Ferdinand.{sumber}