[caption id="attachment_11105" align="aligncenter" width="640"] ilustrasi vaksin MR (net)[/caption] kabargolkar.com - Partai Golkar sangat memperhatikan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian saat ini adalah belum meratanya�cakupan imunisasi measles rubella di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan rilis yang diterima oleh kabargolkar.com pada Senin (10/9/2018), Ketua DPR RI yang juga sosok penting politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo memberikan arahan terkait hal tersebut. Bambang Soesatyo menyoroti besaran cakupan imunisasi measles rubella (MR) tahap II di 28 provinsi di luar Pulau Jawa yang saat ini baru mencapai 41,14 %. Untuk meningkatkan pemerataan cakupan imunisasi MR, politisi Partai Golkar memaparkan beberapa hal yang dapat dilakukan. [caption id="attachment_11107" align="aligncenter" width="642"] Ketua DPR RI dan Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo[/caption] Pertama, yaitu dengan mendorong Komisi IX DPR untuk meminta Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan), dan juga didampingi para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan data yang valid. Data valid guna memperoleh gambaran serta pemetaan terhadap wilayah yang belum dilakukan imunisasi. "Disamping itu menggiatkan sosialisasi pentingnya imunisasi MR dan dampaknya apabila tidak diimunisasi kepada orang tua, agar dapat meyakinkan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak-anaknya," demikian Bamsoet, panggilan akrabnya memberikan penjelasan. Hal kedua yang diungkapkan oleh Bamsoet, yaitu agar bersikap proaktif, atau jemput bola. "Mendorong Komisi IX DPR meminta Kemenkes bersama Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) untuk proaktif menjangkau provinsi-provinsi yang masih rendah cakupan imunisasinya," Bambang Soesatyo menambahkan penjelasannya. Politisi senior Partai Golkar ini juga mengungkapkan pentingnya menjangkau seluruh provinsi di Indonesia yang masih rendah cakupannya. "Terutama daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) guna memenuhi cakupan imunisasi MR minimal 95% di seluruh wilayah Indonesia," demikian pungkas Bamsoet. (tim liputan)