[caption id="attachment_11638" align="aligncenter" width="700"]
Ratusan Kader Golkar Minta Farabi Lengser dari Jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Depok. (Photo/Tribun.com)[/caption] Kabargolkar.com, Depok - Kondisi internal DPD Partai Golkar Kota Depok bergejolak. Ratusan orang dengan mengenakan atribut Golkar mendatangi dan berunjuk rasa di Kantor DPD Golkar Depok, Jalan Boulevard, Grand Depok City, Sukmajaya, Senin, 17 September 2018. Massa yang menamakan diri Forum Mosi Tidak Percaya Kader Golkar Kota Depok mengepung dan berorasi di area kantor partai berlambang pohon beringin tersebut. Sejumlah petugas kepolisian terlihat menjaga ketat unjuk rasa. "Kami mengamankan apa yang sudah menjadi keputusan DPD (Golkar) Jabar tanggal 18 Agustus 2018," kata Ketua Forum Mosi Tidak Percaya Kader Golkar Kota Depok, Edmond Johan di lokasi unjuk rasa, Senin, 17 September 2018 siang. Dia menyebut surat keputusan itu berisi pelarangan ?DPD Partai Golkar Depok mengubah atau melakukan pergantian ketua fraksi, kelengkapan dewan maupun ketua pengurus kecamatan. Akan tetapi, pelarangan pergantian struktural tersebut tak digubris. "DPD Golkar Depok tetap melakukan pembangkangan, tetap melakukan perubahan alat kelengkapan dewan, tetap melakukan pemecatan terhadap ketua pengurus kecamatan," ucapnya. Juanah Sarmili, Ketua Fraksi Golkar di DPRD Depok diganti oleh Tajudin Tabri. Pergantian terserbut terkuak dalam rapat paripurna DPRD Depok, Kamis, 13 September 2018. Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo saat itu membacakan surat DPD Golkar Depok yang diketuai Farabi A Rafiq mengenai pergantian ketua fraksi. Tak hanya Juanah, Sekretaris Fraksi Golkar, Supriatni turut dicopot. Empat Ketua Pengurus Kecamatan masing-masing di Pancoran Mas, Cilodong, Cipayung, Sukmajaya bernasib serupa. Sontak tindakan itu menuai perlawanan karena dianggap melanggar keputusan DPD Jabar. Edmond menilai, DPD Depok arogan dan sewenang-wenang. Pelarangan pergantian sruktural tersebut terkait proses investigasi DPD Jabar terhadap DPD Depok mengenai tuduhan korupsi uang saksi dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2018. "Mosi tidak percaya muncul karena korupsi uang saksi waktu Pilgub yang semestinya diberikan Rp100 ribu per-TPS,  tetapi pelaksanaannya diberikan Rp 20 ribu per-TPS," ucapnya. Edmond meyakini pemotongan uang  yang berasal dari DPD Jabar tersebut diduga dilakukan DPD Depok. Atas tindakan tersebut, sejumlah kader Golkar dari 11 kecamatan di Depok menggeruduk kantor DPD. "?Intinya, kami minta Jabar segera Musdalub (musyawarah daerah luar biasa)," ucapnya. Edmond juga meminta ketua, sekretaris fraksi dan ketua pengurus kecamatan yang telah dicopot dikembalikan jabatannya.

Bantahan DPD Golkar Kota Depok

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Depok Dindin Saprudin mengatakan, isi surat DPD Jabar tak mempersoalkan pergantian ketua fraksi. Menurutnya, DPD punya hak mengganti jabatan struktural fraksi di DPRD. Perubahan atau pergantian merupakan hal yang wajar. "DPP saja pergantian tahun ini sudah tiga kali," ucapnya. Dia mengatakan, pergantian merupakan bagian dari reposisi di tubuh Golkar Depok. "Kita ingin meningkatkan kinerja, reposisi, penyegaran, wajar dimana pun, penyegaran harus ada," ujarnya. Keputusan penggantian juga dilakukan berdasarkan rapat yang menilai Juhana kurang menunjukkan kinerjanya. Ketua DPD Golkar Depok Farabi A Rafiq turut bersuara terkait tuduhan para pegunjuk rasa