Kabargolkar.com - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit, memiliki visi misi yang modern untuk memajukan instansi bidang audit keuangan negara tersebut.

Ketua Umum DEPINAS SOKSI ini mengatakan, BPK RI kedepannya akan berkomitmen dalam melakukan pemeriksaan, yang nantinya akan ditandatangani oleh anggota lembaga tersebut.

"Komitmen pemeriksaan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota BPK untuk menunjukan komitmen pelaksanaan pemeriksaan, terkait pengelolaan sumber daya dan arah pemeriksaan," kata Supit seusai menjalani Fit And Proper Test calon anggota BPK RI, di Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Politikus senior Partai Golkar ini mengungkapkan, BPK RI juga akan selalu berkomunikasi dengan DPR RI melalui rapat, guna menciptakan sinergi yang positif.

"Sinergi positif dengan DPR melalui rapat konsultasi selama proses pemeriksaan berlangsung, yaitu dari perencanaan penambahan pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan," ungkap Supit.

Tak hanya itu, Supit juga menyoroti persoalan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK kepada lembaga negara, terkait hasil audit keuangan negara.

"Sinergi pemeriksaan yang menjamin bahwa opini WTP berbanding lurus dengan pengelolaan keuangan negara," papar Supit.

"Perlu di dukung dengan risk manajemen dalam proses perencanaan strategis dan pelaksanaan, agar BPK dapat dengan cepat melakukan rekonfigurasi sumber daya ketika rencana yang di muat tidak dapat terlaksana sesuai harapan," sambungnya.

Supit pun menegaskan, pentingnya mewujudkan rasa adil dalam penerimaan negara dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan meningkatkan investasi yang menciptakan lapangan kerja.

"Pentingnya pemeriksaan dalam rangka pengambilan keputusan strategis terkait belanja infrastruktur dan sumber daya manusia, menuju Indonesia 2030 negara kaya dan penduduk yang sejahtera," tegas Supit.

Lebih lanjut, Supit menuturkan, BPK RI kedepannya juga akan menerapkan manajemen pemeriksaan yang modern menggunakan teknologi untuk melakukan pemeriksaan.

"Menerbitkan peraturan internal yang mengatur tata kerja anggota dan pimpinan BPK serta pelaksana BPK untuk menjamin wujudnya satu keputusan yang strategis dan mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan bangsa dan bernegara," tutup Supit.