Kabargolkar.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) DEPINAS SOKSI
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku, tidak mudah bagi dirinya yang berlatar belakang non hukum untuk mempelajari bidang hukum.

Hal tersebut diungkapkan Waketum Partai Golkar ini, saat keberhasilannya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat cumlaude, IPK 4.0 dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, pada Sabtu (28/1/2023) kemarin.

Ketua DPR RI Ke-20 ini mengatakan, motivasi belajar ilmu hukum banyak dilatarbelakangi oleh pekerjaan dirinya sebagai wartawan, anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, Keamanan, dan HAM, Ketua Komisi III DPR RI, pimpinan dan anggota berbagai Pansus RUU (rancangan undang-undang).

Seperti Pansus Angket Bank Century, serta sebagai Ketua DPR RI yang berhasil mendorong revisi UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bertahun-tahun mengalami kemacetan, serta meletakan dasar pembahasan RUU KUHP dan berbagai undang-undang lainnya yang mengalami kebuntuan.

"Hingga kini sebagai Ketua MPR RI yang banyak berhubungan dengan hukum, utamanya saat ini adalah hukum tata negara. Menjadikan semangat saya semakin kuat dan tinggi, khususnya untuk menghadirkan perangkat hukum berupa PPHN agar pembangunan nasional bisa berjalan berkesinambungan, tidak serampangan apalagi mangkrak dan berhenti ditengah jalan," ujar Bamsoet dalam keterangan persnya, Minggu (29/1/2023).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI mengungkapkan, selain mengikuti perkuliahan sebagai persyaratan untuk bisa maju promosi doktor, dirinya juga telah melakukan pemeriksaan kemiripan/plagiasi penulisan dengan “Turnitin, hanya 9 persen”.

Bamsoet juga sudah menulis dua artikel yang telah diterbitkan pada Jurnal terindeks Scopus. Pertama, dengan judul ”The Principles Of State Guidelines As Legal Basis And Legal Politic For Sustainable Development In Facing The Industrial Revolution 5.0”. Kedua, berjudul ”The Staples Of The State Policy As The Legal Basis For Sustainable Development To Face The Industrial Revolution 5.0 and Golden Indonesia”.

"Penelitian ini menemukan kebenaran ilmiah terkait konseptual PPHN sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas. Indonesia tidak mungkin melepaskan pengaruh Industri 5.0. Perlu ada landasan hukum yang kuat agar pembangunan Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berkesinambungan dengan ekonomi yang terus tumbuh. Sehingga menjadikan Indonesia sanggup bersaing secara global," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, dalam dimensi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas, PPHN harus mampu memposisikan keberadaannya dalam perubahan dunia yang sangat cepat, sangat kompetitif, dan berbasis transformasi digital.

PPHN harus mampu melanjutkan seluruh temuan teknologi dan ekosistem yang lahir dari perkembangan Industri 5.0 yang merupakan koreksi bahwa pendekatan teknologi dan ekosistem harus berpusat pada peran manusia