politik karena diberi angin dalam poros Nasakom. Mereka melancarkan ofensif revolusioner dengan meningkatkan agitasi politik sayap-sayap organisasi PKI di tingkat golongan, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) yang aktif melancarkan aksi sepihak petani untuk mempercepat landreform, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Pemuda Rakyat, Gerwani, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Tentu saja, ofensif revolusioner ini dilakukan PKI tentu dengan tujuan meraih kekuasaan, sesuatu yang gagal mereka lakukan saat dulu mendirikan Soviet Republik Indonesia di Madiun pada 18 September 1948. Dalam suasana penuh agitasi itulah, Letkol Suhardiman, seorang perwira aktif dan pemimpin buruh di Sumatera Utara, bergerak menyatukan kekuatan buruh anti PKI di seluruh Indonesia dengan nama Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI). Letkol Sugandhi mendirikan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sebagai wadah aspirasi seniman, tokoh agama dan pendidikan. Sebelumnya, Mayor Mas Isman dan mantan anggota Tentara Pelajar era Revolusi mendirikan Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) untuk mewadahi kelompok tani. Tiga organisasi yang mewakili Golongan Karya ini kemudian dilindungi dan dibesarkan Angkatan Darat untuk mengimbangi ofensif revolusioner PKI. SOKSI menghadapi SOBSI, Kosgoro menghadapi BTI, dan MKGR menghadapi Lekra. Organisasi-organisasi Golongan Karya lainnya kemudian berkembang hingga ratusan, kemudian membentuk tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) yang terdiri dari SOKSI, Kosgoro, MKGR, Organisasi Profesi, Ormas Hankam, Gerakan Karya Indonesia (GAKARI) dan Gerakan Pembangunan. Tujuh KINO tersebut kemudian bermusyawarah pada tanggal 20 Oktober 1964 membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar. Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letjen Ahmad Yani menunjuk Brigjen Djuhartono dari Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) sebagai Ketua Umum Sekber Golkar yang pertama. Bersambung.[Kabargolkar]