Ketua IKATANI UNS Dina Hidayana Optimistis Indonesia Jadi Pemimpin Dunia di Sektor Pangan
Oleh Nyoman Suardhika · · Kabar Nasional
Kondisi itu bukan saja akan merusak sendi ekonomi, namun tatanan struktural secara umum di semua sektor kehidupan.
"Pada akhirnya negara tidak akan pernah bisa mengklaim dirinya maju dan hebat, apabila tidak berdaya atas tata kelola pangan yang berbasiskan daya dukung dan kearifan lokal. Kekuatan sumber daya nasional harus menjadi tulang punggung utama dalam pergerakan kemajuan bangsa, sehingga kita benar-benar berdaulat atas kemerdekaan negeri ini," tegasnya.
Percaya Diri
Sesuai pengelamannya sebagai aktivis politik dan sosial kesejahteraan masyarakat, Dina berpendapat tidak mustahil optimisme mengenai peluang dan tantangan Indonesia yang memiliki dua musim dengan keluasan wilayah memadai, SDM mumpuni, kekayaan biodiversitas dan jalur maritim strategis serta berada di lintas khatulistiwa, sebagai daya tawar yang mampu meningkatkan efek gentar (detterent effect) bagi negara-negara, khususnya sub tropis yang memiliki banyak kendala dalam pengusahaan pangan.
Namun, kajiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya Indonesia hanya perlu percaya diri untuk mampu bersaing dan menjadi pemain penting dalam pertarungan hegemoni dunia, sesuai amanah konstitusi sebagai pondasinya.
Indonesia dalam konteks geopolitik, lanjut dia, memerlukan kepiawaian untuk menjadi pemimpin dunia di sektor pangan. Keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Indonesia, perlu diakselerasi dengan penempatan kebijakan pangan dalam posisi pertama, utama dan tidak tergantikan (first elementary and permanently policy).
"Sektor pangan harus berada di kelas tertinggi dalam tata kelola negara. Artinya keberpihakan serius pemerintah terhadap sektor ini akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Tentu saja ini berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pangan tersebut, baik sebagai bahan mentah ataupun siap makan," jelas penyandang gelar Magister Resolusi Konflik dari Universitas Gadjah Mada itu.
Berkaitan itu, Dina memperlihatkan perbedaan opsi-opsi perlakuan kebijakan pangan yang berimplikasi terhadap makroekonomi, seperti: jumlah dan kualitas SDM sektor pangan, tingkat produktivitas, tarif impor ataupun kombinasi ketiganya.
"Pada akhirnya negara tidak akan pernah bisa mengklaim dirinya maju dan hebat, apabila tidak berdaya atas tata kelola pangan yang berbasiskan daya dukung dan kearifan lokal. Kekuatan sumber daya nasional harus menjadi tulang punggung utama dalam pergerakan kemajuan bangsa, sehingga kita benar-benar berdaulat atas kemerdekaan negeri ini," tegasnya.
Percaya Diri
Sesuai pengelamannya sebagai aktivis politik dan sosial kesejahteraan masyarakat, Dina berpendapat tidak mustahil optimisme mengenai peluang dan tantangan Indonesia yang memiliki dua musim dengan keluasan wilayah memadai, SDM mumpuni, kekayaan biodiversitas dan jalur maritim strategis serta berada di lintas khatulistiwa, sebagai daya tawar yang mampu meningkatkan efek gentar (detterent effect) bagi negara-negara, khususnya sub tropis yang memiliki banyak kendala dalam pengusahaan pangan.
Namun, kajiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya Indonesia hanya perlu percaya diri untuk mampu bersaing dan menjadi pemain penting dalam pertarungan hegemoni dunia, sesuai amanah konstitusi sebagai pondasinya.
Indonesia dalam konteks geopolitik, lanjut dia, memerlukan kepiawaian untuk menjadi pemimpin dunia di sektor pangan. Keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Indonesia, perlu diakselerasi dengan penempatan kebijakan pangan dalam posisi pertama, utama dan tidak tergantikan (first elementary and permanently policy).
"Sektor pangan harus berada di kelas tertinggi dalam tata kelola negara. Artinya keberpihakan serius pemerintah terhadap sektor ini akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Tentu saja ini berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pangan tersebut, baik sebagai bahan mentah ataupun siap makan," jelas penyandang gelar Magister Resolusi Konflik dari Universitas Gadjah Mada itu.
Berkaitan itu, Dina memperlihatkan perbedaan opsi-opsi perlakuan kebijakan pangan yang berimplikasi terhadap makroekonomi, seperti: jumlah dan kualitas SDM sektor pangan, tingkat produktivitas, tarif impor ataupun kombinasi ketiganya.