Kabargolkar.com - Partai Golkar menyebut akan ada acara halal bihalal sesama partai politik Koalisi Besar usai lebaran 2023 jelang Pemilu 2024.

"Nanti mungkin setelah ini, kalau bulan puasa itu mereka sibuk safari Ramadan. Mungkin, setelah ini kita bikin halal bi halal," kata Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus usai menyambut kedatangan Perindo di Kantor DPP Golkar pada Senin (10/4).

Namun, ia belum mengetahui pasti partai apa yang akan menjadi tuan rumah menggelar pertemuan tersebut. Selain itu, ia pun menampik terdapat halangan di dalam koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Enggak ada ganjelan. Apa yang mengganjal? Buktinya ketemu ramai-ramai ngobrol," ujar dia.

Bakal jumpa Gerindra

Lodewijk juga menyebut partainya dan Partai Gerindra akan bertemu seminggu setelah Lebaran 2023 bahas soal Koalisi Besar menghadapi Pilpres 2024.

"Mungkin kita tunggu halal bi halal, tunggu lah H+7 setelah Idul Fitri," ujar Lodewijk.

Ia pun menerangkan keduanya baru saja bertemu di acara yang digelar di kantor PAN beberapa waktu lalu. Lebih dalam, menurutnya kedua ketum parpol yakni, Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto juga intens bertemu lantaran sama-sama menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Ini kan ada pertemuan ini kelihatan simbolis dan ramai, padahal mereka sering banget," kata dia.

Wacana pembentukan koalisi besar itu bermula kala lima ketua umum partai menggelar pertemuan untuk membahas hal tersebut. Pertemuan dihelat di Kantor DPP PAN beberapa waktu lalu.

Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjamu Airlangga Hartarto (Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Mardiono (PPP). Presiden Joko Widodo pun turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk, Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi," ungkap Prabowo setelah pertemuan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).

Sementara itu, PDIP yang tidak hadir dalam pertemuan itu juga membuka peluang bergabung. Akan tetapi, mereka meminta syarat kursi calon presiden di Pilpres 2024.

"PDIP kalau ngambil posisi capres, ya wajar-wajar saja, make sense lah. Bukan mau-maunya PDIP, enggak seperti itu. Logic. Sangat rasional," kata Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, Selasa (4/4). (cnn.indonesia.com)