kabargolkar.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan urusan terkait reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju adalah hak prerogatif presiden. 

Hal ini menanggapi terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang memberikan sinyal bahwa kemungkinan ada reshuffle menteri.

“Reshuffle kabinet itu kewenangan presiden, itu hak privilege-nya presiden dan selama ini kan kalau pun kemudian presiden mempunyai rencana,” kata Doli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023). 

Meski demikian, dia mengatakan pihaknya menunggu sikap Jokowi bila akan melakukan reshuffle. Doli menuturkan Jokowi tentu akan berkomunikasi dengan ketua umum parpol jika jadi melakukan reshuffle. 

“Reshuffle itu kita tunggu. Kalaupun kemudian ada kaitannya dengan partai partai politik, pasti komunikasinya antara presiden dengan ketua umum partai politiknya masing-masing,” tandasnya. 

Sebelumnya, Puan mengatakan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Itu hak prerogatif presiden kapan dan siapa tentu saja itu wewenang presiden,” kata Puan setelah menghadiri acara penganugerahan gelar doktor honoris causa Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di UTAR, Malaysia, Senin (2/10/2023). 

Ketua DPR RI itu juga menyinggung soal kementerian yang bermasalah dengan hukum. Menurutnya, reshuffle bisa terjadi terhadap pimpinan pada kementerian yang dinilai bermasalah. 

"Namun, kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," ujarnya.