persen. Selanjutnya, dari Komisi-D (Pembangunan) menarik perhatian tentang kondisi kelistrikan masuk desa, bahwa Jawa Timur pada posisi terendah se-Indonesia dengan data masih terdapat 88 ribu RTM yang belum terakses listrik, sementara itu Provinsi hanya mampu memfasilitasi 200 KK per tahun. Persoalan tambang rakyat tidak berizin yang sebagian berindikasi membahayakan lingkungan, Dinas ESDM perlu lebih intens memantau wilayah penambangan dengan menerapkan norma yang berlaku. Hendaknya dihindari penerapan peraturan tumpang-tindih sehingga membingungkan dan bahkan menjadi saling lempar tanggung jawab. Di samping itu, soal pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri yang hingga thn ini belum sampai pada tingkat konstruksi, perlu dikawal kelanjutannya. Pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan milik provinsi memang perlu dana besar (tahun 2019 sebesar Rp 212 miliar), hendaknya tetap dioptimalkan kualitas jalan merupakan bagian dari inklusifitas pertumbuhan. Berikut catatan penting dari Komisi E (Kesra) yang menarik perhatian: Dari alokasi anggaran Rp 5,87 triliun, termasuk untuk tunjangan profesi guru Rp 1,185 triliun; Belanja Pembangunan Rp 1,52 triliun; dana BOS Rp 1,93 triliun serta PPK-BLUD 20 SMK Rp 84,165 miliar. "Mulai bulan Juli 2019, Pemprov Jatim juga akan menggratiskan SPP untuk siswa SMA/SMK, serta bantuan insentif untuk GTT dan PTT total Rp 228,41 miliar. Di samping itu, penguatan sarpras untuk Sekolah di Pinggiran dan SMA Khusus," jelasnya. Dalam hal mendukung operasional BPJS, di samping dari pajak rokok bagian hak provinsi, juga diback-up dengan dana Rp 30 miliar guna memberi pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat bawah. "Dinas Kesehatan diminta untuk lebih memperkuat program kesehatan preventif dan promotif seiring dengn program 'Germas Hidup Sehat' oleh tingkat pusat," tegasnya. Sahat juga menjelaskan target capaian tenaga kerja terampil memerlukan BLK yang memenuhi standar kualitas dan tenaga instruktur yang mumpuni serta memerlukan fokus perhatian dan solusi konsisten. Yang juga tidak kalah penting adalah kesiapan proses 'Link and match' bagi para lulusan. Pemprov Jatim, lanjut dia, pada tahun 2019 menentukan kebijakan alokasi belanja wajib yang masuk pada Belanja Langsung, untuk mendukung kebutuhan yang bersifat tetap (fixed) yakni Gaji Pegawai, Bagi-hasil ke kab/kota dan Dana BOS serta dukungan lainnya sesuai per-UU-an. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat tidak tetap (unfixed) termasuk Hibah dan Bansos digunakan untuk program prioritas antara lain pembangunan infrastruktur, sektor terkait pelayanan dasar, penguatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi perdesaan didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dasar dan energi serta pemantapan reformasi birokrasi dibidang kebijakan dan pelayanan publik. Terdapat beberapa sektor penting yang menjadi titik konsentrasi dari pemprov dalam rangka meningkatkan sumberdaya dan pelayanan publik, yakni sektor perhubungan meliputi transportasi darat, laut dan pelabuhan, bandar udara; Sektor Pendidikan Teknis, melalui SMK, Vokasi dan Pelatihan Kerja, Sertifikasi profesi dan juga SMA-Plus; sekaligus memantapkan penerapan PPK-BLUD bagi unit-unit kerja. Program Indutri Hulu-Hilir Agro Maritim, untuk penguatan nilai tambah produksi. Program Peremajaan Hutan dan Tatakelola Hutan Rakyat. Peningkatan kualitas birokrasi, melalui kebijakan remunerasi. Juga meningkatkan program penanggulangan kemiskinan melalui empat strategi yang operasional.Meningkatkan pelayanan kesehatan di lini depan (UPT) serta mendukung program Jaminan Kesehatan melalui BPJS (kontribusi dukungan dari pajak rokok bagian hak provinsi). Ke semuanya itu dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia untuk mampu mengungkit pertumbuhan yang inklusi," tukasnya. Mengiringi penetapan perda ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan. Yakni, setelah penetapan APBD-2019 tinggal waktu satu bulan ke depan