kabargolkar.com - DPRD Kabupaten Batang menggelar Rapat Paripurna berkaitan dengan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2023, Kamis (15/9/2022). Kemandirian daerah menjadi sorotan. 

Fraksi Partai Golkar menyebutkan dengan struktur RAPBD tersebut, perlu arah kebijakan, dan strategi yang tepat. Baik di sisi pendapatan daerah agar lebih maksimal. Maupun belanja daerah agar lebih efisien penggunaannya.

“Fraksi Partai Golkar mencoba memberikan masukan, saran, dan pendapat yang sekiranya dapat bermanfaat dalam penyempurnaan materi Raperda dimaksud, maupun implementasi nantinya saat mulai diberlakukan,” ujar Bebeng Ahyani selaku ketua Fraksi.

Sementara itu, Fraksi PKB menyampaikan harapannya agar pemerintah Kabupaten Batang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Rapat Paripurna DPRD sebelumnya, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan bahwa pendapatan daerah diajukan sebesar Rp 1,8 triliun. Terdapat kenaikan sebesar Rp 38 miliar atau 2,15 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu sebesar Rp 1,769 triliun.

“Fraksi PKB berharap Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemandirian Daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD, sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Batang,” kata Suudi selaku Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Batang.

Ia menjelaskan jika idealnya sumber PAD harus mampu menyumbangkan sebagian besar dari seluruh pendapatan daerah, dibanding sumber pendapatan lainnya.

Kemudian, untuk belanja daerah Pemkab Batang merencanakan sebesar Rp 1,85 triliun. Hasilnya, ada defisit anggaran sebesar Rp 50,2 miliar. Selanjutnya, anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan Rp 60,2 miliar untuk penerimaan pembiayaan dan Rp 10 miliar untuk pengeluaran pembiayaan. Nominal tersebut digunakan untuk menutup surplus anggaran.

Sementara itu, Fraksi PPP mempertanyakan dari sektor apa saja kenaikan PAD itu direncanakan. PAD sendiri direncanakan sebesar Rp 310,1 miliar. Naik sebesar Rp 4,1 miliar dari tahun sebelumnya atau 1,36 persen.

“Dengan dasar apakah pendapatan transfer terjadi kenaikan yang cukup banyak yaitu sebesar Rp 33,8 miliar atau 2,45 persen. Mohon penjelasannya,” ujar Nur Faizin selaku Ketua Fraksi PPP.