Kabargolkar.com - Partai Golkar sudah mengumumkan sejumlah nama bakal calon kepala daerah yang akan ikut di Pilkada serentak 2024.

Nama-nama itu telah disetujui untuk maju di Pilkada serentak 2024 saat Ketua Umum Partai Golkar masih dijabat oleh Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Kini Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak akan mengubah calon-calon kepala daerah yang sudah disetujui sebelumnya.

"Yang pertama, menyangkut dengan keputusan DPP Golkar untuk calon Pilkada, kami di Golkar itu mengenal asas keberlanjutan. Yang sudah bagus, saya pikir kita lanjutkan," kata Bahlil, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, Golkar adalah salah satu partai yang berpengalaman di Pilkada dan ia yakin calon-calon kepala daerah yang sudah diusung memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan leadership.

Sehingga, ia pun hanya bisa memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh kadernya yang sudah diusung.

"Karena itu kami berpandangan, sebentar saya akan membentuk juga tim Pokja Pilkada dalam rangka melakukan percepatan-percepatan, penyempurnaan-penyempurnaan, ataupun tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan oleh masa Kepengurusan Pak Airlangga," jelasnya.

Namun, katanya, jika memang harus terjadi perombakan nama calon kepala daerah, hanya menyesuaikan sedikit saja.

"Dan sudah barang tentu dengan mempertimbangkan berbagai macam argumentasi, masukan, dan pertimbangan yang ujungnya itu adalah bagaimana kami insya Allah bisa memenangkan pemilukada bagi tingkat provinsi, kabupaten, kota," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengumumkan beberapa nama kader sebagai pengurus baru di kepimimpinannya 2024-2029 di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (22/8/2024) siang.

Bahlil mengatakan, dirinya mengumumkan penurus terbatas untuk memenuhi janjinya kepada awak media.

Sebab, usai penutupan Munas Partai Golkar pada Rabu (21/8/2024) malam, ia berjanji siang ini mengumumkan pengurus terbatas.

"Sebagai syarat untuk sementara yang harus kami lakukan memenuhi peraturan perundang-undangan," kata Bahlil. (tribunnews.com)