Oleh:

M. Fajar Rillah Vesky

Anggota DPRD dari Golkar

Bagaimana nasib bakal calon kepala
daerah yang sudah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar? Apakah rekomendasi untuk ikut Pilkada 2024 bisa dilanjutkan atau akan ditinjau ulang?

Itulah pertanyaan yang muncul, setelah Menteri Energi Sumber Daya Manusia, Bahlil Lahadalia,  terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil, mantan Menteri Investasi, kader Golkar dari ufuk timur, dan mengaku bukan anak siapa-siapa di Jakarta, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Rabu (21/8).

Sebenarnya,  pertanyaan tentang nasib calon kepala daerah dari Partai Golkar, sudah muncul sejak Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendadak mundur dari jabatan ketua umum partai berlambang pohon beringin ini. Airlangga yang tak hadir dalam Munas, tapi dipuji Presiden Jokowi sebagai politisi besar, teknokrat sejati, dan orkestrator ekonomi, mundur dari Ketua Umum Partai Golkar,  sejak Minggu  (11/8).

Begitu Airlangga mundur, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) yang  didapuk sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar,

sempat memberi penjelasan soal calon kepala daerah dari Golkar. Dalam konfrensi pers pada Selasa (21/8), AGK  menegaskan bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari Partai Golkar di Pilkada 2024, belum ada yang final.

"Berkaitan dengan penetapan cakada dan cawakada dari Partai Golkar, prosesnya sudah berjalan, saya sampaikan di sini bahwa penetapan yang fix itu belum ada satu pun. Itu nanti akan ditetapkan oleh DPP berikutnya berupa form persetujuan B.1-KWK," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagaimana diwartakan CNN Indonesia, Selasa (20/8),

Menurut AGK yang bersama pengurus DPP Partai Golkar, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo, sukses melaksanakan Rapimnas dan Munas, semua keputusan bisa berubah, selama belum ada penandatanganan surat B.1 KWK untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). AGK juga mengatakan, keputusan final baru akan diteken oleh ketua umum dan kepengurusan yang akan datang setelah Munas.

Meski begitu, AGK berharap ketua umum baru definitif tak melakukan perubahan karena prosesnya sudah dilakukan dengan panjang. Kecuali untuk beberapa daerah tertentu yang dimungkinkan bisa berubah. "Jadi pada dasarnya tidak akan ada perubahan kecuali daerah-daerah yang memang harus kita perhatikan secara khusus, dan nanti itu adalah merupakan tugas dari ketua umum terpilih," kata AGK.

Pernyataan terakhir AGK ini, didukung banyak kader Golkar di daerah-daerah. Memang sudah seharusnya, rekomendasi pencalonan kepala daerah yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh DPP Partai Golkar dipimpin Airlangga Hartarto, tidak dirubah lagi oleh pengurus baru dipimpin Bahlil Lahadalia. Bukan hanya karena menghargai Airlangga yang sukses mengembalikan kejayaan Golkar menyerupai era Akbar Tandjung, tapi untuk menghargai "proses" dan "berproses" di Golkar.

Adapun Bahlil Lahadia sendiri,  dalam jumpa pers usai dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memang diberitakan CNN Indonesia (Rabu, 21/8), membuka peluang merevisi calon kepala daerah yang direkomendasikan ketua umum sebelumnya, Airlangga Hartarto. Namun, Bahlil dalam pemberitaan yang sama juga menegaskan,  Golkar sebagai partai dewasa. Karenanya, ia tak akan sekonyong-konyong mengubah keputusan yang dianggap sudah baik