Nasib Calon Kepala Daerah Golkar Setelah Bahlil Gantikan Airlangga

Oleh:

M. Fajar Rillah Vesky

Anggota DPRD dari Golkar

 

Bagaimana nasib bakal calon kepala daerah yang sudah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar? Apakah rekomendasi untuk ikut Pilkada 2024 bisa dilanjutkan atau akan ditinjau ulang?

Itulah pertanyaan yang muncul, setelah Menteri Energi Sumber Daya Manusia, Bahlil Lahadalia,  terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil, mantan Menteri Investasi, kader Golkar dari ufuk timur, dan mengaku bukan anak siapa-siapa di Jakarta, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Rabu (21/8).

Sebenarnya,  pertanyaan tentang nasib calon kepala daerah dari Partai Golkar, sudah muncul sejak Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendadak mundur dari jabatan ketua umum partai berlambang pohon beringin ini. Airlangga yang tak hadir dalam Munas, tapi dipuji Presiden Jokowi sebagai politisi besar, teknokrat sejati, dan orkestrator ekonomi, mundur dari Ketua Umum Partai Golkar,  sejak Minggu  (11/8).

Begitu Airlangga mundur, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) yang  didapuk sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar,

sempat memberi penjelasan soal calon kepala daerah dari Golkar. Dalam konfrensi pers pada Selasa (21/8), AGK  menegaskan bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari Partai Golkar di Pilkada 2024, belum ada yang final.

"Berkaitan dengan penetapan cakada dan cawakada dari Partai Golkar, prosesnya sudah berjalan, saya sampaikan di sini bahwa penetapan yang fix itu belum ada satu pun. Itu nanti akan ditetapkan oleh DPP berikutnya berupa form persetujuan B.1-KWK," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagaimana diwartakan CNN Indonesia, Selasa (20/8),

Menurut AGK yang bersama pengurus DPP Partai Golkar, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo, sukses melaksanakan Rapimnas dan Munas, semua keputusan bisa berubah, selama belum ada penandatanganan surat B.1 KWK untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). AGK juga mengatakan, keputusan final baru akan diteken oleh ketua umum dan kepengurusan yang akan datang setelah Munas.