[caption id="attachment_20471" align="aligncenter" width="700"] Muhidin
M. Said, anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar DPR RI, membahas berbagai kemajuan infrastruktur di era jokowi. (kabargolkar.com)[/caption] kabargolkar.com - Tema infrastruktur menjadi salah satu bahan dalam debat capres kedua yang akan berlangsung pada Mnggu, 17 Februari 2019 di Jakarta. Dalam diskusi yang digelar Partai Golkar (Kamis, 14/2/2019)  sebagai persiapan debat capres kedua tersebut, tema infrastruktur juga menjadi pembahasan. Dalam pidato pembukaan diskusi tersebut, Ketua Umum Partai Golkar yang juga bertindak sebagai keynote speaker mengungkapkan Sektor infrastruktur di era Jokowi adalah pencapaian nyata sang Presiden. Sebelumnya, sektor infrastruktur memang menjadi masalah di Indonesia. Airlangga menyebutkan masih ada masalah konektivitas (connectivity). Pendistribusian logistik dari sentra-sentra produksi, seperti pertanian ke tempat-tempat yang membutuhkan masih menjadi kendala. Perlahan, dengan masifnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi, benang kusut permasalahan infrastruktur mulai terurai.

Infrastruktur lokomotif pembangunan

Salah satu nara sumber dalam diskusi tersebut, yaitu Muhidin M. Said, anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar DPR RI. Ketika ditemui kabargolkar.com di sela-sela acara diskusi, beliau mengungkapkan berbagai kemajuan infrastruktur di era Jokowi. Muhidin menggambarkan pentingnya infrastruktur dalam pembangunan suatu bangsa.  "Jadi, bila kita bicara mengenai infrastruktur, ada banyak hal yang terlibat. Infrastruktur adalah lokomotif dari kegiatan pembangunan," ujarnya. Keberadaan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing barang produksi dan kelancaran arus barang tersebut. Jika infrastrukturnya tidak bagus, pasti berpengaruh pada daya saing, dan arus barang akan tersendat.

Infrastruktur era Jokowi lebih baik

Muhidin mengatakan bahwa infrastruktur di era Jokowi lebih baik. "Oleh karena itu yang saya katakan, bahwa, infrastruktur kita sekarang ini relatif jauh lebih bagus. Kalau pada saat-saat yang lalu, semua pemerintahan selalu mengedepankan pentingnya infrastruktur. Tetapi realisasi lapangan itu sulit dibuktikan," ujarnya. [caption id="attachment_20469" align="aligncenter" width="700"] kabargolkar.com[/caption] Lantas Muhidin membandingkan anggaran pada akhir masa pemerintahan SBY dengan awal masa pemerintahan Jokowi. Pada tahun 2014 dan 2015. Terlihat perbedaannya. Di tahun 2014 yang menjadi tahun transisi pemerintahan SBY dan Jokowi, anggaran sebesar 206,6 Triliun Rupiah. Sementara pada masa awal pemerintahan Jokowi, pada tahun 2015 karena Jokowi telah memegang penuh anggaran, naik menjadi 290,3 Triliun Rupiah. Demikian berlanjut terus kenaikannya hingga sekarang. Pada tahun 2018, anggaran infrastruktur mencapai 409 Triliun Rupiah. "Artinya, kemauan untuk membangun infrastruktur itu relatif jauh berkembang. Naik anggarannya dari seratus sekian triliun menjadi dua ratus sekian triliun, relatif 61 persen kenaikannya. Dan ini berlanjut sampai dengan tahun sekarang. Sehingga capaian-capaian dari pembangunan infrastruktur itu kelihatan nampak sekali," tegas Muhidin.

Pembangunan infrastruktur di era jokowi dorong pertumbuhan ekonomi

Lebih lanjut, Muhidin menyebutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang berjalan di tiap pulau dan pelosok Indonesia. Di Pulau Jawa, jalan tol itu sudah sambung-menyambung. Kota Jakarta dan Surabaya sudah terhubung dengan jalan tol. Hal yang sama mulai dilaksanakan di Pulau Sumatera. Pembangunan di wilayah yang dulunya lambat pertumbuhannya mulai didorong lebih kencang