barang dan jasa untuk mendorong percepatan realisasi anggaran, khususnya belanja modal. Kemudian melakukan pengendalian intern, baik proses hibah maupun penatausahaan aset tanah telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Satuan Kerja dengan menetapkan target penyelesaian hibah pada masing-masing satuan kerja, serta melakukan pendampingan penyelesaian dengan satuan kerja terkait. “Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pencairan revisi anggaran untuk kegiatan yang memerlukan penyesuaian dan pencairan blokir anggaran,” tuturnya. Dalam kesimpulan rapat, Wakil Ketua DPR RI Komisi VI Dito Ganinduto menyampaikan, DPR mengapresiasi realisasi anggaran Kemenperin tahun 2018 yang telah diaudit sebesar Rp2,62 triliun atau 92,28% dari pagu anggaran Rp2,84 triliun. Komisi VI DPR RI juga mengapresiasi opini WTP yang diterima Kemenperin berturut-tutut dari 2008 sampai 2018 oleh BPK atas laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. (jpp)