Kabargolkar.com - Rapat Paripurna DPRD Melawi menyepakati Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi Tahun Anggaran 2020 setelah tujuh fraksi satu suara menyepakati Raperda tersebut, di Gedung DPRD, Jumat (16/7/2021).

Persoalan minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Ketergantungan daerah pada dana pusat menjadi sorotan sejumlah fraksi.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi UY dan dihadiri Bupati Melawi, Dadi Sunarya, Wabup Kluisen, jajaran Forkopimda serta 23 anggota DPRD serta kepala OPD. Paripurna ini pun melanjutkan rapat sebelumnya  yang sempat ditunda pada Selasa lalu akibat tak kuorum 

Sejumlah fraksi memberikan catatan dalam penyampaian PA Fraksi dalam paripurna tersebut. Seperti Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Joni Yusman yang meminta Pemda menggali potensi yang ada melalui program yang bersentuhan langsung ke masyarakat, sehingga di masa pandemi bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Sumber dana pusat, seperti DAK dan DAU masih menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Pemkab diharapkan menggali potensi pendapatan daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah, seperti parkir, perkebunan, dan lain-lain," sarannya. 

Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti masih terjadinya serapan anggaran yang lemah. Harapannya, Bupati dan Wabup Melawi, Dadi-kluisen memiliki langkah strategis dan terobosan untuk memacu eksekusi serapan APBD.

"Minimnya PAD dan ketergantungan pada anggaran pusat terus menjadi perhatian. Golkar terus mendorong pemerintah mengoptimalkan PAD dan mencari sumber alternatif yang lain," kata juru bicara fraksi Golkar, Oktafianus dalam pemaparannya seperti yang kami lansir dari laman Suarapemredkalbar.com, Sabtu (17/7/2021).

Golkar, kata Oktafianus, juga mengungkapkan defisit APBD merupakan korelasi antara perencanaan program dengan belanja-belanja baru tidak terduga ditenggarai sebagai penyebab defisit pada saat perhitungan terakhir neraca keuangan daerah.

"Jika defisit ini terjadi di setiap pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun, bahkan sampai berada pada angka ambang batas yang tidak wajar, tentu tidak sehat bagi manajemen keuangan, yang berimplikasi prioritas pembangunan menjadi terganggu akibat defisit menjadi fokus dan prioritas yang harus diselesaikan di APBD berikutnya," terangnya.

Bakal Disampaikan ke Gubernur

Bupati Melawi, Dadi Sunarya, usai penandatanganan persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi mengatakan dengan adanya persetujuan bersama, akan berdampak pada peningkatan kualitas pengelola keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

"Saran, masukan, dan kritikan adalah bagian penting untuk kemajuan bagi Melawi. Rekomendasi yang diberikan DPRD akan menjadi perhatian kami dalam proses pembahasan APBD murni dan pelaksanaan pemerintahan selanjutnya," ujarnya.

Raperda tersebut, kata Dadi, akan disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Semoga pada 2021 kebijakan program dan kegiatan dapat berjalan bagi kesejahteraan masyarakat Melawi.

Ia juga  meminta OPD di lingkungan Pemkab Melawi diharapkan merealisasikan kegiatan APBD 2021.

"Semua pihak kami harapkan termasuk DPRD agar tetap melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan APBD sesuai dengan aturan yang berlalu," tandas Dadi.