kabargolkar.com - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten Kukar pada Jumat pekan lalu telah menandatangani pengesahan APBD 2023 sebesar Rp7,2 Triliun.

Seluruh Fraksi DPRD Kukar telah memberikan pemandangan akhirnya salah satunya Fraksi Golkar DPRD Kukar yang menegaskan bahwa dengan jumlah APBD 2023 yang besar ini diharapkan agar sepenuhnya diprioritaskan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kukar bagi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

"Ini jumlah yang besar dan kami dari Fraksi Golkar berharap supaya jumlah yang besar ini juga maksimal serapan anggarannya yang nantinya diperuntukkan bagi pembangunan," kata Juru Bicara Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna 12 Masa Sidang I DPRD Kukar, M Andi Faisal.

Ical sapaan akrabnya menegaskan, jangan sampai dengan besaran jumlah APBD 2023 yang dinilai naik cukup signifikan ini, justru serapan anggaran yang dilakukan OPD teknis tidak bisa optimal, ini penting sekali diingatkan karena dengan jumlah APBD tahun sebelumnya dibawah 7,2 Triliun saja serapan anggaran masih saja tetap kurang maksimal, hal ini ditandai masih tingginya angka Silpa.

"Kami dari fraksi Golkar menegaskan itu saja, semakin besar anggaran justru diharapkan semakin besar juga yang bisa terserap, dengan artian semua kegiatan untuk pembangunan baik itu infrastruktur SDM, pendidikan, pertanian dalam arti luas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan semakin besar bisa dioptimalkan dengan besarnya APBD yang kita miliki," tegas Ical yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kukar ini.