11 Agustus 2020
2 Sikap Fraksi Partai Golkar MPR RI Terkait Isu GBHN
  Administrator
  26 Agustus 2019
  • Share :
[caption id="attachment_27523" align="aligncenter" width="700"] Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI. (ist)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI menjadi pembicara dalam acara Dialog Kebangsaan yang diadakan kerjasama Fraksi Partai Golkar MPR RI dan Golkar Milenial, dengan tema: "MPR, GBHN dan VNK 2045 Dalam Dinamika Kebangsaan Terkini", Senin, 26 Agustus 2019. Dalam acara yang  berlangsung di Ruang GBHN, Nusantara V MPR RI tersebut, Kang Agun, demikian panggilan akrabnya, memberikan 2 sikap Fraksi Partai Golkar MPR RI terkait isu GBHN. Pertama, terkait dengan wacana dihidupkannya kembali Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN, MPR telah mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PHN) sebagai salah satu Rekomendasi MPR RI periode 2014-2019, Fraksi MPR RI mengapresiasi hasil kerja MPR RI Periode 2014-2019, terutama Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Kajian MPR, dalam mempersiapkan PHN. Keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara ini sejatinya sejalan dengan sikap dan kebijakan DPP Partai Golkar yang tertuang dalam dokumen Visi Negara Kesejahteraan 2045. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar hasil kerja MPR RI berupa Pokok-Pokok Haluan Negara (PHN) ini diteruskan kepada Presiden RI untuk ditindaklanjuti secara lebih mendalam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Fraksi Partai Golkar MPR RI mencermati dan menyambut baik aspirasi, usulan, dan masukan mengenai amandemen UUD NRI 1945 secara terbatas. Hal ini menandakan bahwa keberadaan MPR sangat penting dan strategis di mata masyarakat dalam menjaga praktek sistem kenegaraan kita. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai aspirasi tersebut, kami mendesak untuk dilakukan pengkajian ulang dengan melibatkan banyak pihak. Mengingat di wacana publik masih ada pihak-pihak yang menghendaki dikembalikannya UUD 1945 kepada yang asli, disamping adanya desakan penguatan DPD RI. Kami juga berpendapat sebaiknya usulan amandemen ini kita kembalikan kepada mekanisme yang berlaku dan diatur secara jelas di dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 dan Tata Tertib MPR RI. (Khz)
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.