[caption id="attachment_28035" align="aligncenter" width="700"] Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menolak pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prafon Prioritas Anggaran (PPAS) (hasan/tribun-timur.com)[/caption] kabargolkar.com, MAKASSAR - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menolak pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prafon Prioritas Anggaran (PPAS) 2019. "Karena ada mekanisme yang tidak dilalui, maka kami dari Fraksi Golkar menolak penandatangan KUPA PPAS tadi malam (Rabu 4 September 2019-red). Kami tidak terlibat dalam itu," kata Ketua Fraksi Golkar Kadir Halid di hadapan pimpinan rapat di DPRD Sulsel. Menurut pada penandangan MOU antara Gubernur dan pimpinan DPRD sehari sebelum rapat paripurna digelar, dianggap belum tuntas ditingkat banggar. "Ada mekanisme yang tidak dilalui. Jadi kami anggap itu cacat hukum. Kami dari Fraksi Golkar mau koreksi," tegasnya. Berbeda dengan sembilan fraksi lain. Mereka semua sepakat terhadap KUPA PPAS 2019 untuk ditindaklanjuti. Seperti Alimuddin dari Fraksi PDI Perjuangan. Alimuddin mengatakan KUPA PPAS sepakat tetap dilanjutkan. " Tadi malam hampir semua menyatakan KUPA PPAS 2019 telah disetujui. PDIP berpandangan apa yang diputuskan tadi malam tetap pada keputusan itu," tegasnya. Begitupun disampaikan Husmaruddin dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Husmaruddin tetap sepakat dengan hasil keputusan pada rapat Rabu malam. "Setelah mencermati tahapan tahapan laporan dari panitia anggaran. Kami tetap berkesimpulan mendukung tahapan harus berlanjut," sebutnya. Sedangkan dari Fraksi Partai NasDem Arum Spink mengatakan tidak ingin memaparkan apakah sepakat atau tidak. Karena itu sudah disampaikan kemarin malam. Sama halnya dengan Alimuddin Fraksi PKS Baso Samsulrijal. Ia juga berpandangan tetap pada hasil pembahasan dan keputusan sebelumnya dalam rapat. (tribun)