[caption id="attachment_28931" align="aligncenter" width="650"] Ilustrasi (net)[/caption] kabargolkar.com, BANDUNG - Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bandung meminta pihak BPJS Kesehatan tidak seenaknya dalam menaikan iuran bagi para pesertanya meski rencana tersebut diterapkan demi menutup defisit. Ketua Partai Golkar Kabupaten Bandung Dadang M Naser pun menolak dengan tegas dengan kebijakan itu. Terlebih saat ini masih banyak masalah yang harusnya diselesaikan terlebih dulu oleh jajaran BPJS Kesehatan. "Harapan saya tidak menaikan preminya (iuran). Para pengurus BPJS di pusat idealnya mengupayakan cara lain (kalau defisit). Jangan seenaknya. Pelayanan jelek kok mau naik," tegasnya ditemui wartawan. Dalam kacamata Dadang, bila perbaikan layanan sudah baik bukan mustahil para peserta BPJS Kesehatan termasuk di Kabupaten Bandung bisa setuju dan tidak akan mempersoalkan kenaikan tersebut. "Tapi karena (rencana) itu. Berbagai kalangan menolak. Di serikat pekerja bergejolak, hingga tingkat desa bergejolak. Penolakan penolakan ini yang (harusnya) dicari solusi untuk di selesaikan," ungkapnya. Dadang yang kini menjabat sebagai Bupati Bandung juga mencatat karena kinerja BPJS Kesehatan banyak rumah sakit diwilayahnya yang tersendat pelayanannya. Karena banyak hutang yang belum terbayarkan. "BPJS Kesehatan belum melunasi hutang kepada rumah sakit Pemda. Kami juga engga mau bila akan membenahi APBD karena peserta tidak mampu bayar iuran bertambah sehingga harus di cover bersama PBI (Penerima Bantuan Iuran)," jelasnya. (rmol)