Popong (Politikus senior Partai Golkar). Hanya beliau, kalau yang datang pagi-pagi Bu Popong. Silakan tanya langsung. Artinya kok kenapa senior yang lebih rajin. Kalau yang muda ya enggak tahu. DPR periode 2014-2019 sampai empat kali ganti ketua. Apakah ini jadi menjadi catatan buruk sepanjang Anda duduk sebagai wakil rakyat? Kalau saya lebih melihat sisi citra buruk tentang parlemen tidak terlepas dari opini publik. Sekarang saya tanya, mana sih yang memberitakan saya, misalnya. Perasaan saya kerja serius, meninggalkan kantor untuk kerja ini itu tapi enggak juga ada beritanya. Enggak tahu kenapa. Contohnya, seperti pembahasan Revisi UU KPK, yang saya tahu KPK juga diundang kok, itu sudah 2 tahun lalu. [caption id="attachment_29517" align="aligncenter" width="576"] Profil Agun Gunandjar (Merdeka.com)[/caption] Menurut Anda apa yang menyebabkan publik merasa kinerja DPR selalu dicap buruk? Kalau menurut saya ukuran buruknya apa dulu, itu harus jelas. Kalau bicara tidak baik itu, pemberitaan yang buruk. Nah, maksudnya bukan DPR buruk, saya akui DPR banyak kelemahan tapi pemberitaan buruk ini tidak seimbang dengan pemberitaan yang baik. Itu akhirnya apapun yang dikerjakan DPR selalu dicurigai dan dianggap buruk. Sekarang kalau ditanya apa kerjaan DPR yang bagus? Berita hari ini saja menginap di hotel bintang 5 mewah. Lalu dikritik. Saya malas mengomentari yang begitu, itu sampah. Tapi enggak harus kaya gitu dong, enggak harus memposisikan pers sebagai pilar demokrasi harusnya dia bertanggungjawab sama kehidupan demokrasi ke depan, parlemen yang baik. Sudah enam periode duduk sebagai anggota DPR, kebosanan seperti apa yang sering Anda rasakan? Saya enggak bosen. Ketika pertama itu tahun 1997, saya hanya 2 tahun sebagai anggota DPR jadi kalau total semua pengabdian 22 tahun. Kalau ditambah sama yang sekarang (DPR periode 2019-2024) bisa menjadi 27 tahun. Apa saja perbedaan yang Anda lihat tentang kondisi DPR sebagai anggota dewan dari masa ke masa? Yang saya lihat memang pembentukan undang-undang terlalu banyak mengikuti saran dan masukan dari LSM yang mengaku pakar, NGO terbuka dan tertutup. Maka akhirnya begini. Salah satunya tentang aturan Pemilu. Jadi Pemilu terbaik menurut saya itu sistem tahun 1999. Ketika itu pakai sistem tertutup tapi penentuan pemilihnya tergantung kabupaten yang menang. Penyelenggaraannya juga ada unsur pemerintah dan partai politik. Mengapa sejak pertama duduk sebagai anggota DPR fokus memperhatikan sistem Pemilu? Kalau dari 1997, 1999 2004, 2009 itu saya konsen melanjutkan apa yang saya kerjakan. Saya fokus sama amandemen. Karena itu saya yang buat dan menata sistem demokrasi dan politik. Saya terlibat terus di situ sampai yang terakhir ini juga terlibat, makanya saya bisa bercerita dengan sistem yang ada. tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, saya katakan banyak yang mundurnya. Salah satunya karena sistem. Apakah itu terjadi pada sistem Pemilu 2019? Iya, sama saja. Hasilnya enggak akan lebih baik dari sebelumnya. Yang jadi penyebab dari persoalan perundang-undangan sebetulnya saya sudah mendesain lubang persoalan dan itu sudah berhasil ditutupi membuat undang-undang, tetapi kembali publik menggugat. Dengan publik menggugat, ini bikin kacau. Memang apa saja ketika itu yang Anda perjuangan untuk masalah sistem politik di Indonesia? Undang-undang tentang biayai partai politik. Lalu, biaya dari negara untuk saksi untuk partai politik. Dan saya digebukin karena dianggap pendukung koruptor. Mengapa ketika itu mengalami banyak pertentangan soal