Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia
mengaku terkejut dengan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan adanya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi memunculkan berbagai penafsiran di ruang publik, terlebih disampaikan saat Budi Arie berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Doli, pernyataan mengenai kemungkinan pergantian pemerintahan sebelum masa jabatan lima tahun berakhir dapat memicu spekulasi politik yang beragam. Bahkan, apabila tidak segera diberikan penjelasan, publik dapat menafsirkan pernyataan tersebut hingga mengarah pada isu kudeta, makar, maupun pengkhianatan terhadap konstitusi.

“Pertama saya sih kaget juga ya mendengarkan pernyataan Pak Budi Arie apalagi di sampingnya Pak Jokowi, gitu ya. Karena kan Pak Jokowi adalah seorang Presiden, Pak Budi Arie juga pernah berada di kabinet, di menteri, ya, pernah aktif juga di partai politik,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan aturan yang berlaku. Salah satu landasan tertinggi, kata dia, adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur masa jabatan presiden selama lima tahun dalam satu periode.

“Kita kan sama-sama tahu negara ini negara hukum, semuanya kita jalankan hukum yang terdepan dan salah satu hukum tertinggi itu adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa kepemimpinan satu periode kepresidenan itu 5 tahun gitu loh,” ujarnya.

Doli pun mempertanyakan pernyataan yang membuka kemungkinan terjadinya pergantian pemerintahan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan secara konstitusional.

“Jadi kita agak kaget ada sekelas Pak Budi Arie yang di samping Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pergantian pemerintahan itu tidak 5 tahun gitu,” kata Doli.

Perubahan Kekuasaan Harus Sesuai Konstitusi

Meski demikian, Doli mengaku bersyukur Budi Arie kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Menurutnya, penjelasan tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan penafsiran politik yang semakin luas.

“Nah, syukur hari ini beliau ada klarifikasi ya karena kalau tidak ini bisa berkembang ke mana-mana dan bisa wajar saja orang menafsirkannya secara politik ya. Dan tafsir politiknya bisa ke mana-mana, bisa bicara sampai tentang kudeta gitu ya, bisa tentang soal adanya makar, bisa juga ditafsirkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi dan seterusnya gitu,” tuturnya.

Ia menilai tanpa klarifikasi, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan memunculkan persoalan baru di tengah pemerintah yang sedang menjalankan berbagai program.

“Nah, saya khawatir kalau tidak segera diklarifikasi jangan salahkan juga kalau kemudian orang bisa menafsirkan yang sampai hal-hal yang sengeri itu gitu ya