kabargolkar.com, JAKARTA
- Partai Golkar mengeluarkan Program Umum dalam gelaran Munas X Partai Golkar. Program yang didorong Golkar antara lain pemisahan Pileg-Pilpres hingga dicabutnya Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Program Umum tersebut dibacakan langsung oleh Pimpinan Komisi B, Siti Aisyah yang menggodok Program Baru bersama kader Golkar lainnya. Di hadapan kader Golkar, Siti membacakan 12 program umum partai. "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional X Partai Golkar tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2019, di Jakarta. Setelah mempelajari dan mengkaji secara cermat perkembangan dan dinamika internal organisasi serta setelah mendengar aspirasi dan pemikiran yang berkembang di dalam sidang musyawarah ke sepuluh Komisi B tentang Program Umum memberikan rekomendasi sebagai berikut," kata Siti, di Rapat Paripurna Munas Golkar, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Kami (5/12/2019). Dalam program tersebut, salah satunya yakni Golkar mengkaji Revisi UU Pemilu untuk pemisahan Pileg dan Pilpres. Golkar juga mempertimbangkan sistem pemili metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. Selain itu, Golkar juga mendorong penetapan parlementer threshold 4% ke daerah-daerah. Adapun Golkar ingin moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru) dicabut. Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto merekomendasikan agar kader memperjuangkan revisi UU Pemilu. Revisi UU Pemilu ditujukan untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres. "Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan Undang-Undang Pemilu, memisahkan kembali antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden," sebut Airlanngga, Rabu (4/12). Berikut isi Program Umum Partai Golkar: 1. Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih moderen dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan 2. Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespon distrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi sehingga memiliki mulai nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat 3. Dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada pemilu 2024 DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik diantaranya: A) Pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. B) Sistem pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. C) Membentuk saksi permanen hingga ke daerah. D) Menetapkan parlementer threshold 4% ke daerah-daerah 4. Dalam menghadapi kontestasi politik pilkada Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah 5. Strategi pemenangan Golkar dalam pemilu dalam 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula 6