Kabargolkar.com - Selain itu fraksi Golkar melalui jubirnya Garung Ambrosius kembali menegaskan, pertama fraksi Golkar mendorong dan mendukung pemerintah daerah atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI perwakilan Provinsi NTT terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021.

Fraksi Golkar meminta perhatian serius pemerintah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti poin-poin yang merupakan temuan dan rekomendasi BPK-RI terhadap 2 (dua) laporan hasil pemeriksaan.

Kedua, terhadap laporan Badan Anggaran DPRD kabupaten Manggarai, fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan ketiga, fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan serapan atau realisasi anggaran yang rendah pada tahun 2021, sehingga dalam penyusunan program atau kegiatan pada tahun kemudian akan mengacu pada serapan atau realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan oleh Garung Ambrosius pada penyampaiannya dalam pandangan akhir terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2021 Kabupaten Manggarai di Kantor DPRD Manggarai, Selasa (7/6/22)