lembaga juga mengonfirmasi betapa belum berjalannya fungsi partai politik secara baik, selaku pilar demokrasi. Jajak pendapat yang dilakukan Indo Barometer pada 2017 menunjukkan tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik karena sebanyak 51,3 persen masyarakat menganggap partai politik berkinerja buruk. Dari survei itu, dijelaskan bahwa masyarakat semakin tidak percaya kepada partai karena banyak kader partai yang terjerat kasus hukum, terutama korupsi. Besarnya ketidakpercayaan itu juga berdampak terhadap tingkat kedekatan masyarakat kepada partai yang semakin rendah. Sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai. Hasil survei Indo Barometer terkait rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu, seirama dengan survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelang Pemilu 2019. Hasil survei LIPI itu menunjukkan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik memperoleh penilaian terendah sebagai institusi berkinerja baik, yaitu sebesar 13,10 persen. KPK sebagai lembaga superbody diharapkan mampu memberantas praktik koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah sejak didirikan tahun 2002, ternyata tidak bisa secara maksimal menghilangkan korupsi. Korupsi masih saja marak serta makin menggurita, dan menurut data sejak 2004 sampai 2019, sudah 124 kepala daerah yang notabene para politisi terjerat kasus korupsi. Korupsi, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif untuk kepentingan partai politik, merupakan fenomena yang marak sejak reformasi bergulir. Selain itu, kasus-kasus skandal korupsi partai politik juga makin marak dengan melibatkan individu-individu di pemerintahan. Maraknya fenomena ini tidak lain disebabkan karena partai politik belum bisa menjadi institusi yang baik sebagai pilar demokrasi. Parpol hari ini belum mampu menjadikan sebuah institusi yang menghadirkan sosok-sosok pemimpin yang bisa berpikir bagaimana menyejahterakan rakyat. Begitu pula jalannya pemerintahan yang sebagian besar tidak terlepas dari peran partai politik, juga belum mampu membawa ke arah pemerintahan efektif yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kita lihat saja pertumbuhan ekonomi kita yang masih stagnan di angka 5 persen, dan peringkat ekonomi kita belum beranjak dari middle income trap (jebakan negara berpendapatan menengah). Jadi, bisa dikatakan bahwa partai poitik dengan wewenang yang begitu besar di era reformasi ini, belum mampu menopang peneyelenggaraan pemerintahan efektif yang mengurus kepentingan rakyat. Hal itu terjadi karena figur-figur yang dihasilkan partai tidak meiliki sebuah tekad kuat untuk mewujudkannya, atau tidak berdaya karena partai politik sudah sangat bermasalah. Politik biaya tinggi Kita tidak bisa menutup mata bagaimana faktor politik biaya tinggi baik dalam pemilu legislatif, pemilu eksekutif di pusat maupun di daerah, menjadi faktor destruktif bagi partai politik sebagai pilar demokrasi. Biaya politik yang tinggi membuat begitu rentannya para politisi terjerat korupsi sehingga membuat politik pemberantasan korupsi menemui jalan buntu. Seperti kita ketahui, dalam arena pilkada, pengeluaran calon pimpinan daerah tidak berhenti hanya sampai operasional kampanye dan pilkada semata. Lebih awal dari itu adalah biaya yang harus dikeluarkan kepada partai politik, yang biasanya dikenal dengan "mahar politik". Istilah ini mengacu pada "pembebanan kewajiban oleh partai politik/gabungan partai politik kepada seorang bakal calon untuk mengeluarkan sejumlah biaya sebagai syarat untuk mendapat dukungan atau syarat untuk dapat maju dalam pemilihan". Dalam aturan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa partai politik/gabungan partai politik dapat mencalonkan kandidat apabila mendapat 25 persen suara atau 20 persen kursi dari jumlah keseluruhan kursi di DPRD bersangkutan, dan bakal calon harus mendapatkan persetujuan dari DPP masing-masing