kabargolkar.com, CIBINONG – Dalam
munas Partai Golkar di Hotel Ritz Charlton, Jakarta Kamis, 5 Desember 2019, lalu, yang membahas rancangan program umum Partai Golkar 2019-2024. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, memberi rekomendasi terkait program umum partai Golkar. Jaro Ade yang tergabung dalam Komisi C di Munas Golkar kala itu, menegaskan kepada Pimpinan Sidang untuk memasukkan penataan Daerah Otonomi Baru. “Saya Jaro Ade dari Kabupaten Bogor meminta ketegasan dari pimpinan sidang untuk mengambil sikap politik dan dorongan politik agar dengan segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), karena itu akan berimbas pada pemerataan pembangunan dan menambah daya untuk pemenangan partai Golkar di Pemilu 2024,” katanya, Selasa (10/12/2019) kepada Publikbogor.com. Ia menambahkan, Moratorium harus dicabut sebagaimana ruang itu sudah dibuka dalam strategi nasional menyangkut keamanan Papua, Seyogyanya juga daerah-daerah lain harus segera di dorong untuk dicabut moratoriumnya, terutama di Wilayah Jawa Barat, ada tiga wilayah yang hampir ketuk palu yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. “Karena dengan mekarnya wilayah-wilayah tersebut akan membuka peluang pemerataan pembangunan sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo,” tukasnya. Bak gayung bersambut, program tersebut dimasukkan ke dalam program umum Partai Golkar, Program umum tersebut dibacakan langsung oleh pimpinan Komisi B, Siti Aisyah, yang menggodok program baru bersama kader Golkar lainnya. Di hadapan kader Golkar, Siti membacakan 12 program umum partai. Berikut ini isi Program Umum Partai Golkar: 1. Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih moderen dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan 2. Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespons disrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi sehingga memiliki mulai nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat 3. Dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada pemilu 2024 DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik diantaranya: A) Pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. B) Sistem pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. C) Membentuk saksi permanen hingga ke daerah. D) Menetapkan parlementer threshold 4% ke daerah-daerah 4. Dalam menghadapi kontestasi politik pilkada Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah 5. Strategi pemenangan Golkar dalam pemilu dalam 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula 6