Sistem Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Bekasi berbasis NIK, di luar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status kepesertaan aktif dan peserta aktif asuransi kesehatan lainnya. Kedua, bayi yang baru lahir atau anak dari ayah dan ibu sebagaimana angka pertama. Ketiga, penduduk yang masuk kategori poin pertama yang tidak dapat memenuhi kewajiban iuran BPJS Kesehatan Non Aktif karena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ketidakmampuan ekonomi yang dibuktikan dengan data rincian tunggakan dari BPJS Kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial.

Keempat, warga binaan pemasyarakatan, warga PMKS, warga panti, tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi masalah sosial. Dalam program pembiayaan kesehatan berbasis NIK, Pemkot Bekasi telah bekerjasama dan menjalin MoU dengan 44 RS terdiri dari 34 RS di wilayah Kota Bekasi dan 10 RS di luar Kota Bekasi. Pada 2020, sejumlah RS tersebut masih akan bekerjasama melayani warga masyarakat Kota Bekasi. (tribun)