02 Desember 2020
Kehidupan Petani Padi Penggarap Semakin Terdesak Dan Tidak Berdaya
  Nyoman Suardhika
  28 Juli 2020
  • Share :
Credit Gambar / Istimewa

Oleh: Tonny Saritua Purba

Kabargolkar.com 
- Petani padi adalah orang yang bergerak di bidang pertanian, melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menanam benih padi, memeliharanya hingga panen, gabahnya bisa diproses menjadi beras untuk dikonsumsi sendiri atau menjual gabahnya kepada pengepul atau penggilingan padi, hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi untuk modal menanam padi musim selanjutnya.

Bagaimana jika hasil panen petaninya tidak cukup dipergunakan untuk modal menanam padi musim selanjutnya ? Biasanya petani penggarap akan meminjam modal dari Bank, pemilik lahan, toko pertanian, pengepul atau penggilingan beras, pinjamannya akan dibayar jika sudah panen.

Pemilik lahan yang menyewakan lahannya kepada petani penggarap apakah bisa disebut sebagai petani padi ? Setiap orang bisa menjadi petani padi, asal memiliki lahan, bisa menyewakan lahannya kepada petani padi penggarap, melakukan kerjasama menanam padi di lahan miliknya.

Apabila ini diterapkan, berarti pemilik lahan tersebut telah membantu memberikan pekerjaan kepada orang lain. Apabila pemilik lahan ingin mengolah sendiri, tentu harus benar-benar bisa membagi waktu, memiliki keterampilan bertani tetapi akan sulit jika tanahnya lebih dari satu petak.

Sebuah pertanyaan sederhana sekarang adalah bagaimana jika pemilik lahan adalah Pemerintah, memberikan lahan tidur milik Pemerintah agar dikelola oleh petani padi ? Potensi lahan tidur di Indonesia sangatlah luas, menurut info dari Kementan diperkirakan ada sekitar 9,3 juta hektare yang bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian kususnya untuk budidaya tanaman padi.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian. Untuk petani mendapatkan kemudahan mendapatkan lahan Pemerintah untuk kegiatan pertanian dalam bentuk pengusahaan, pengelolaan dan pemamfaatan, petani diberikan hak mendapatkan kemudahan tersebut dalam tiga hal, yaitu :

Pertama, petani penggarap tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektare.

Kedua, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektare.

Ketiga, petani hortikultura, pekebun dan peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa persyaratan bagi petani untuk mendapatkan fasilitas tersebut adalah :
1). Petani harus terdaftar atau tergabung dalam kelembagaan petani.
2). Petani harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah
3). Petani paling sedikit harus melakukan usaha pertanian minimal lima tahun berturut-turut. 

Kemudahan dan fasilitas tersebut perlu diberikan kepada petani padi karena sektor dan lahan pertanian memiliki peran strategis bagi masyarakat. Adanya Pandemi Global yang membuat negara-negara eksportir beras lebih mengutamakan untuk kebutuhan dalam negerinya, sulitnya Indonesia melakukan import beras, data yang ada bahwa rata-rata setiap tahun Indonesia import beras di atas 1 juta ton beras.

Bagaimana jika import beras tahun 2020 tidak bisa dilakukan ? Apakah produksi beras mampu memenuhi kebutuhan beras untuk 267 juta jiwa ? Jika kita perhatikan produksi beras hanya dilakukan oleh petani padi, sementara Pemerintah tidak menanam padi.

Pemerintah perlu memberikan kemudahan pengelolahaan lahan Pemerintah agar produksi beras bisa ditingkatkan, mengingat jumlah penduduk Indonesia setiap tahun selalu bertambah. Diprediksi tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia sekitar 319 juta jiwa, sementara kebutuhan beras untuk kebutuhan nasional sekitar 2,9 juta ton beras per bulan.

 

Penulis :Tonny Saritua Purba, SP (Fungsionaris Partai Golkar Kota Bogor)

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.