03 Desember 2020
Omnibus Law: Cipta Kerja Momen Tepat Pemerintah Ciptakan SDM Unggul
  Nyoman Suardhika
  26 Oktober 2020
  • Share :
Credit Photo / Okezone

Oleh: Denny Firmasyah

Kabargolkar.com - Sebagai salah satu Negara tujuan investasi asing, kita harus bersaing dengan negara negara yang juga menjadi tujuan para investor, seperti, China, Vietnam, dan lain lain. Sebagai perbandingan adalah tetangga kita di Asia Tenggara, yakni Vietnam. Pemerintah vietnam mampu memberikan insentif perizinan dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, infrastruktur untuk menopang industrinya, sehingga Pemerintahnya mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar mata uangnya (Dong). Inilah beberapa faktor yang menjadikan Vietnam lebih dilirik sebagai negara tujuan investasi ketimbang Indonesia.

Daya saing kita terlihat sangat lemah ketika ada 33 perusahaan asing yang keluar dari China, 23 diantaranya memilih Vietnam sebagai negara tujuan investasi, sementara sisanya terbagi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Tidak ada satupun perusahaan yang keluar dari China memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Karena kita masih membutuhkan investasi asing maka diperlukan sebuah terobosan peraturan yang tidak tumpang tindih, peraturan yang memberikan kepastian hukum, serta mempermudah regulasi investasi, serta peraturan yang mendorong peningkatan produksi sekaligus menekan upah minimum buruh / pekerja. Dengan semangat itulah Omnibus Law lahir.

Salah satu yang diatur dalam Omnibus Law adalah Undang-undang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) yang didalamnya juga mengatur tentang hak dan kewajiban buruh / pekerja dan perusahaan, serta bagaimana relasi antara Pemerintah, buruh, dan perusahaan. UU CIPTAKER sendiri mendapatkan perhatian khusus dari lapisan buruh karena Undang-Undang tersebut langsung berimplikasi kepada kehidupan buruh. Dengan adanya UU CIPTAKER yang menghapus Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 telah merugikan buruh, UU CIPTAKER menjadi polemik ditengah masyarakat yang berujung pada aksi-aksi demonstrasi yang tidak hanya dilakukan oleh lapisan buruh, namun Mahasiswa, pelajar dan masyarakat juga turut menolak UU CIPTAKER dengan melakukan aksi menentang hingga turun ke Jalan.

Beberapa pasal seperti pasal 56 ayat (3) UU CIPTAKER yang menghapus UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 yang mengatur tentang pembatasan waktu kerja tertentu atau tenaga kontrak. Yang mana pada UU No. 13 tersebut mengatur pembatasan PWKT maksimal 3 tahun. Sementara pasal 56 ayat (3) menghapus aturan tersebut dengan PWKT menjadi tidak terbatas. Namun faktanya hari ini walaupun sdh ada UU no. 13/2013 yang mengatur tentang pembatasan tersebut tetap saja ada buruh maupun pekerja yang telah bekerja melewati masa 3 tahun dan statusnya tetap pegawai kontrak. Karena memang UU No. 13 tersebut juga memberikan opsi bahwa perusahaan dan buruh / pekerja dapat melakukan perjanjian secara internal diantara dua pihak tersebut. Bahkan ada juga perusahaan yang secara sepihak tidak memperpanjang kontrak buruh / karyawan dengan berlindung dibalik UU No. 13 tersebut karena telah melewati batas waktu PWKT.

Selain masalah PWKT juga ada beberapa pasal yang menjadi polemik pasal yang mengatur terkait upah buruh juga menjadi perdebatan ditengah masyarakat. Bahwa pasal 88 UU CIPTAKER menghapus sistem penetapan upah bagi buruh yang berlaku saat ini, dimana RUU Cipta Kerja menghapus mekanisme penetapan upah minimum oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) melalui survei KHL yang diatur Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja hanya mengatur kelembagaan Dewan Pengupahan (secara terpusat), sehingga seolah menghapus keberadaan struktur Dewan Pengupahan Daerah. Selain itu upah minimum ditetapkan atas kesepakatan antara perusahaan dan buruh di perusahaan tersebut dan upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dana tau satuan hasil. Dengan menggunakan basis satuan waktu dan satuan hasil diharapkan dapat meningkatkan produksi. Design dari sistem upah buruh yang baru ini lebih berorientasi dan mendorong peningkatan produksi.

Omnibus Law merupakan political will dari Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, khususnya investor asing. Pun ini adalah tugas dari Pemerintah membuat kebijakan dan atau peraturan-peraturan yang dalam hal ini adalah mendorong ekonomi sektor riil tumbuh dan berkembang. Masyarakat menilai Omnibus Law, khususnya UU CIPTAKER sangat menguntungkan pengusaha, dan mengorbankan buruh / pekerja. Sebagai contoh dalam industri garmen dan sepatu cost production di Indonesia lebih tinggi 10-15 persen dari Vietnam. Beberapa persen tingginya cost production kita salah satu penyumbangnya adalah upah buruh yang tinggi.

Pada tahun 2013 Indonesia menaikkan upah minimum buruh sebesar 8.51%. kenaikan UMP ini adalah yang tertinggi di ASEAN, dan setiap tahunnya upah minimum kita selalu mengalami kenaikkan. Bahkan setiap tahunnya upah minimum selalu mengalami kenaikkan, karena salah satunya adalah inflasi. Dengan naiknya upah minimum, otomatis cost production mengalami kenaikan, selain berpengaruh pada keuangan internal perusahaan, serta daya jual pada level market internasional. Yang tidak kalah pentingnya adalah merubah relasi yang antagonistis antara Pemerintah dan pengusaha disatu sisi, dan buruh disisi yang lainnya.

Konsekuensi menurunkan cost production dengan cara menekan upah minimum buruh / pekerja, kini Pemerintah memiliki PR baru yaitu menurunkan kebutuhan biaya hidup. Sebagai contoh adalah dengan mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan mengintervensi pasar kebutuhan dasar pokok seperti pangan agar terjangkau Buruh / pekerja beserta keluarga juga mendapatkan Akses jaminan kesehatan tanpa terkecuali. Selain itu Pemerintah juga harus menjamin akses pendidikkan yang merata dan gratis, khususnya bagi anak-anak buruh / pekerja dan tentunya kalangan tidak mampu.

Pemerintah juga harus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas SDM kita, yang mana ujung tombaknya adalah pendidikkan. Foreign direct investment (FDI) tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, justru berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari dan kita akan terus ketergantungan terhadap pihak asing, dan kita tidak memiliki bargaining position yang kuat dalam dalam melakukan kesepakatan kesepakatan bisnis, khususnya dalam skala government to government.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara tujuan investasi, pada umumnya negara berkembang menginginkan investasi asing masuk ke negaranya, dengan kata lain ada persaingan yang ketat diantara negara-negara tujuan investasi. Adalah benar bahwa Omnibus Law, khususnya CIPTAKER dibuat untuk menarik investasi asing, namun bukan berarti Pemerintah memanjakan investor lalu mengorbankan buruh. secara pribadi, lebih baik kita menyatukan energi untuk hal hal yang sangat mendasar seperti, mengawasi, serta membantu pemerintah dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, melakukan riset dan meningkatkan kualitas SDM agar kita mampu berdikari secara ekonomi, dan selalu mengawasi serta memberikan kajian yang konstruktif bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, dalam hal ini khususnya Omnibus Law (UU CIPTAKER) agar dialektik sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu cerdas, dinamis, dan mampu menjawab tantangan zaman.


Denny Firmansyah, Plt Ketua Umum Bakornas FOKUSMAKER

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.