Oleh: Tonny Saritua Purba ((Kader Partai Golkar, Ketua Bidang Tani dan
Nelayan Depinas SOKSI dan Aktifis Praja Muda Beringin)

Kebijakan Food Estate adalah kebijakan pemerintah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo masuk dalam Program Strategis Nasional 2020 hingga 2024. Beberapa komoditas yang dikembangkan adalah padi, jagung, kentang, cabai, padi dan kacang tanah. Presiden, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan sudah survey dan mengunjungi daerah di Kalimantan Tengah yang dijadikan menjadi salah satu kawasan Food Estate.

Food Estate merupakan sebuah konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Food Estate akan menjadi kawasan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Urgensi pengembangan Food Estate dilatarbelakangi beberapa isu di tingkat nasional yaitu menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19, pertambahan jumlah penduduk dan perubahan iklim.

Diprediksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 adalah sekitar 319 juta jiwa, saat ini tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia sudah sebanyak 272 juta jiwa, diperkirakan untuk kebutuhan beras kurang lebih 2,5 juta ton beras per bulan. Di sisi lain luas lahan sawah setiap tahun selalu berkurang, berubah fungsi untuk berbagai macam kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, daerah industri, perumahan, pertokoan dan juga bisa sebagai warisan yang dijual petani kepada pihak ketiga.

Sementara itu kebutuhan konsumsi beras per bulan selalu bertambah karena bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan sebuah upaya dan terobosan baru di bidang pertanian seperti kebijakan Food Estate agar produksi beras bisa meningkat dengan tujuan agar kebutuhan konsumsi beras secara nasional bisa tercukupi termasuk produksi komoditi pertanian lainnya.

Politik Pertanian Food Estate Bertujuan untuk Membangun Ketahanan Pangan

Politik Pertanian merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar, mempercepat laju pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, negara bertanggung jawab dalam hal ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat indonesia. Politik pertanian bukanlah bertujuan untuk membela kepentingan kelompok atau golongan, tapi untuk membela kepentingan masyarakat umum terutama untuk kepentingan bangsa dan negara demi kesejahteraan petani, masyarakat termasuk demi kehidupan generasi anak cucu agar lebih baik lagi.

Dalam membuat kebijakan pertanian, pemerintah perlu menganalisa berbagai faktor, seperti sosial termasuk ada unsur budaya dan kearifan lokal di dalamnya, ekonomi, politik, tehnik, hukum, norma dan etika serta banyak lagi yang perlu dikaji secara mendalam agar sebuah kebijakan pertanian bisa mempercepat pembangunan pertanian bahkan jika lihat sejarah, dulu KH Hasyim Asyari pernah mengeluarkan Fatwa bahwa pertanian harus dibangun karena merupakan sendi dalam pemerintahan, petani adalah penolong bangsa.

Faktor-faktor Kesulitan dalam Mengimplementasikan Konsep Food Estate menuju Pertanian Modern

Sangat dibutuhkan sebuah perencanaan dan kajian yang konfrehensif, bukan saja dari faktor kesuburan tanah atau kesesuaian lahan tapi juga perlu dikaji dari faktor sosial ekonomi masyarakat setempat termasuk juga faktor topografi, struktur tanah, kondisi iklim, curah hujan dan kehidupan ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut