Nasib Calon Kepala Daerah Golkar Setelah Bahlil Gantikan Airlangga

Meski begitu, AGK berharap ketua umum baru definitif tak melakukan perubahan karena prosesnya sudah dilakukan dengan panjang. Kecuali untuk beberapa daerah tertentu yang dimungkinkan bisa berubah. "Jadi pada dasarnya tidak akan ada perubahan kecuali daerah-daerah yang memang harus kita perhatikan secara khusus, dan nanti itu adalah merupakan tugas dari ketua umum terpilih," kata AGK.

Pernyataan terakhir AGK ini, didukung banyak kader Golkar di daerah-daerah. Memang sudah seharusnya, rekomendasi pencalonan kepala daerah yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh DPP Partai Golkar dipimpin Airlangga Hartarto, tidak dirubah lagi oleh pengurus baru dipimpin Bahlil Lahadalia. Bukan hanya karena menghargai Airlangga yang sukses mengembalikan kejayaan Golkar menyerupai era Akbar Tandjung, tapi untuk menghargai "proses" dan "berproses" di Golkar.

Adapun Bahlil Lahadia sendiri,  dalam jumpa pers usai dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memang diberitakan CNN Indonesia (Rabu, 21/8), membuka peluang merevisi calon kepala daerah yang direkomendasikan ketua umum sebelumnya, Airlangga Hartarto. Namun, Bahlil dalam pemberitaan yang sama juga menegaskan,  Golkar sebagai partai dewasa. Karenanya, ia tak akan sekonyong-konyong mengubah keputusan yang dianggap sudah baik.

Kita tentu sepakat dengan Bahlil. Bahwa Golkar adalah partai dewasa. Bahkan partai tertua di Indonesia. Tak mungkin, Golkar bersikap kanak-kanak, mengubah rekomendasi yang sudah diberikan kepada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Apalagi, syarat dan rukun sudah dipenuhi. Pendaftaran calon dalam Pilkada juga tinggal menghitung hari.

Adapun  Bahlil Lahadalia sendiri, saat  berpidato dalam penutupan Munas Partai Golkar, sudah terang benderang memberi penjelasan soal Pilkada 2024. Dihadapan Presiden Jokowi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua-Ketua Umum Parpol,  Bahlil Lahadalia menegaskan, Partai Golkar memasang target menang minimal 60 persen dalam Pilkada 2024.