KabarGolkar - Pilkada tidak langsung sedang menjadi topik yang dibicarakan
dewasa ini. Setelah pernyataan dalam pidato politik Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada HUT 60 dan 61 Partai Golkar yang disambut positif oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

Bagi sebagian kalangan, Pilkada tidak langsung merupakan “pasungan” dan kemunduran demokrasi di Indonesia. Tapi bagi saya, tentu tidak. Demokrasi di Indonesia masih “trial and error” khususnya pasca peristiwa reformasi 1998. Bagi saya, politik pasca reformasi merupakan politik impulsif yang akhirnya menciptakan ketidakstabilan berbangsa dan bernegara. Politik impulsif dalam hal ini adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan diwarnai dengan demokrasi ala barat tapi dalam hati masih feodal. Jadi pengambilan keputusan terkesan gagap dan serba “nggih”. 

Hal itu juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Atas nama demokrasi, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat tanpa menghitung konsekuensi dan dampak dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Nyatanya, demokrasi yang menyentuh tingkat akar rumput membuat bangsa kita semakin menjadi bangsa yang hipokrit.

Semua orang tahu, untuk menjadi calon Kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Undang-undang mensyaratkan dukungan Partai Politik sebanyak 20% dari kursi parlemen lokal hanya untuk mendapatkan “tiket” maju. Tiket hanya cukup mengantarkan sampai menjadi pasangan calon. Untuk biaya kampanye, mencetak alat peraga dan membentuk tim lain lagi tergantung dari seberapa besar pemilih di daerah tersebut dan tentunya memakan biaya yang sangat fantastis. 

Hal itulah yang saya rasa membuat para kepala daerah banyak terjaring kasus korupsi. Masyarakat yang berharap kepala daerah mengeluarkan uang sedemikian besar untuk bekerja jujur dan bersih merupakan bentuk hipokrisi yang jelas. Orang mana yang sudah mengeluarkan uang sangat banyak tidak ingin mengembalikan modalnya? Itu merupakan logika sederhana yang dapat dianalogikan seperti seseorang membeli mobil dan setelah dipakai ingin menjualnya kembali dengan harapan harga yang stabil atau tidak turun. Semua orang tidak ingin merasa dirugikan. 

Masyarakat juga berharap bahwa kepala daerah mengurus segalanya hingga ke kantong-kantong mereka. Bagaimana mereka bekerja, keluarga sakit, istri melahirkan, anak harus sekolah merupakan permintaan umum yang harus kepala daerah penuhi sebagai tanggung jawab. Tapi apakah hal itu dapat dipenuhi? Tentu tidak bukan karena kepala daerah tidak mau akan tetapi banyak kepala daerah yang sudah habis modal untuk maju hingga terpilih. 

Pemilihan kepala daerah tidak langsung lewat lembaga legislatif lokal merupakan jalan keluar dari kemunafikan berbangsa kita. Kepala daerah dapat fokus bekerja begitu mereka tidak mengeluarkan modal besar. Kita pernah mengalami masa itu di era orde baru yang berdampak kepada pembangunan masif di daerah dan mengarah kepada pembangunan yang sangat positif. 

Tapi, ada sebagian kalangan yang memiliki penyakit kekanak-kanakan. Mereka layaknya seorang anak yang punya uang jajan hanya cukup untuk membeli semangkok bakso dan sebotol air mineral, tapi ingin meminta permen milik anak lain sebagai hidangan penutup dan memenuhi rasa ingin memiliki