[caption id="attachment_25538" align="aligncenter" width="660"]
Mantan Sekertaris Jenderal Golkar era Sudharmono sedang memaparkan bedah buku "Memoar Sarwono" di DPD Golkar Jakarta. Photo Kabargolkar.com[/caption] Kabargolkar.com -  Di Hari Kesaktian Pancasila 1983, Ali Moertopo menyatakan kepada media bahwa dia mencalonkan Mayor Jenderal Sudharmono menjadi Ketua Umum Golongan Karya (Golkar). Salah seorang ketua, Mayor Jenderal Soegih Arto, memberi dukungan. Pers pun lalu meminta Sudharmono, yang kala itu menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan anggota Dewan Pembina Golkar, memberi tanggapannya. “Itu terserah Munas. Kalau munas memilih saya, insya allah saya bersedia,” kata Sudharmono dalam buku Sudharmono SH: Pengalaman Dalam Masa Pengabdian (1997: 319). Ketika bertemu Ketua Umum Golkar yang masih menjabat, Mayor Jenderal Amir Moertono, Sudharmono mendengar dari Amir, “kalau Pak Dhar yang menggantikan saya, saya ikhlas.” Sudharmono bukan jenderal tempur. Meski merasakan pertempuran melawan tentara Belanda di masa Revolusi, Sudharmono tidak punya cap sebagai perwira tempur yang berjaya dalam banyak operasi militer. Jasanya di ABRI tentu saja terkait dengan penegakan hukum di tubuh militer. Dia pernah menjadi Jaksa Tentara dan cukup lama bertindak sebagai perwira yang pekerjaannya berkutat dengan hukum militer. Setelah 1965, Sudharmono tidak hanya mengurusi hukum militer. Sejak 1970 dia dipercaya menjadi Sekretaris Negara yang mengurusi administrasi kenegaraan. Ketika Amir Moertono hendak lengser sebagai Ketua Golkar, Sudharmono pun harus jadi orang penting pula di organisasi itu. Golkar bukan barang baru bagi Mayor Jenderal Sudharmono. Sudharmono paham betul sejarah Golkar. “Saya menandatangani deklarasi berdirinya Golkar pada 20 Oktober 1964, mewakili organisasi Persahi,” tuturnya (hlm. 320). Sebagai sarjana hukum, Sudharmono memang aktif di Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dengan bidang tentu saja hukum militer. Munas 1983 pun akhirnya memilih Sudharmono sebagai Ketua Umum Golkar. Memberi Jalan bagi Politikus Sipil Atas petunjuk daripada Soeharto, dan hasil Munas tentunya, orang sipil bernama Sarwono Kusumaatmadja dijadikan Sekretaris Jenderal Golkar. Sarwono menjadi wakil pemuda di pucuk pimpinan Golkar. Bukan hanya Sarwono yang muda di dalam kepemimpinan Golkar. Menurut Sarwono dalam memoar Menapak Koridor Tengah (2018: 186), “Di Sekretariat Jenderal, Akbar Tanjung, Oka Mahendra, Soedarmadji, dan David Napitupulu menjadi Wakil Sekretaris Jenderal.” David Napitupulu dan Akbar Tanjung adalah tokoh KNPI. Pada 25 Oktober 1983, 45 pengurus DPP Golkar—termasuk Sudharmono sebagai Ketua Umum—dilantik Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar, Maraden Panggabean. Sudharmono dalam autobiografinya (hlm. 324) mengaku dia bekerja secara kolektif. Kepala bidang (korbid) dia beri jabatan rangkap sebagai koordinator wilayah. Soekardi, Korbid Ekonomi, diserahi wilayah Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali; Soegandhi, Korbid Politik, membawahi daerah Sumatra bagian selatan; A.E. Manihuruk, Korbid Kerohanian, membawahi Kalimantan; Gatot Suwagio, Korbid Hankam, membawahi seluruh Sulawesi kecuali Sulawesi Tenggara; Nyonya Murpratomo, Korbid Kesejahteraan, membawahi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah; Oetojo Oesman, Korbid Hukum, membawahi Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya (Papua); dan Imam Sudarwo, Korbid Sosial Budaya, membawahi Nusa Tenggara Barat dan Timur ditambah Timor Timur